<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n "^^ . "\r\n \r\nLahirnya gagasan pidana kerja sosial adalah sebagai kritik terhadap pidana\r\nperampasan kemerdekaaan. Pidana penjara dalam sisitem pemidanaan di\r\nIndonesia berpengaruh terhadap tingginya batas maksimal didalam Lembaga\r\nPemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah\r\npenerapan sanksi pidana kerja sosial dalam mengatasi batas maksimal lembaga\r\npemasyarakatan di Lampung, Bagaimanakah konstruksi ideal model pidana kerja\r\nsocial yang relevan untuk diterapkan dengan perbandingan pidana kerja sosial di\r\nnegara lain. \r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif dan\r\nyuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer sengan\r\nmelakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar\r\nLampung dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif guna\r\nmendapatkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian.\r\n\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan: Rata–rata lembaga\r\npemasyarakatan di Provinsi Lampung mengalami tingginya batas maksimal\r\njumlah penghuni yang disebabkan ketidak efektifnya pidana penjara. Solusi\r\nalternatifnya dengan menggunakan pidana kerja sosial yang telah diformulasikan\r\ndalam konsep Rancangan RUU KUHP Nasional dalam penerapannya berpedoman\r\npada Pasal 85 RUU KUHP 2019. Konstruksi model pidana Di Indonesia memiliki\r\nkesamaan dengan model pidana di begara lain dengan membandingkan kosntruksi\r\ndi negara Inggris,Australia dan Belanda dilihat dari penjatuhan sanksi, jam kerja\r\nserta ada lembaga yang mengawasi.\r\n\r\nSaran dalam penelitian ini adalah: Untuk penerapan sanksi pidana kerja sosial\r\nsebaiknya ada dukungan dari pihak-pihak yang terkait baik dari pemerintah\r\nmaupun jajaran penegak hukum. Serta sarana prasarana juga harus menunjang dan\r\ndiikuti peraturan teknis lainnya dalam penerapan sanksi pidana kerja sosial. \r\n\r\nKata Kunci : Pidana, Kerja Sosial, Batas Maksimal "^^ . "2022-04-07" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . " 1512011349"^^ . "ANDRI SETIAWAN SAPUTRA"^^ . " 1512011349 ANDRI SETIAWAN SAPUTRA"^^ . . . . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL\r\nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \r\nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG\r\n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \r\nBANDAR LAMPUNG)\r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #65588 \n\nPRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL \nSEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA \nPEMASYARAKATAN DI LAMPUNG \n(STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A \nBANDAR LAMPUNG) \n \n \n\n" . "text/html" . . . "000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum" . . . "001 Ilmu pengetahuan" . .