title: ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP  PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  (STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG)
creator: Rico Antonius Fauzi Siregar, 1652011142
subject: 345 Hukum pidana
description: Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentigan Pribadi merupakan suatu  pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang mengakibatkan terganggunya  fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang di peruntukkan  untuk kepentingan umum. Tentunya pelanggaran ini membutuhkan suatu  penanganan khusus dari pihak Ditlantas Polda Lampung. Permasalahan dalam  penelitian ini adalah Bagaimana Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap  Pelanggaran Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kota Bandar  Lampung dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum  dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Bandar Lampung.  Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis  normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data ini akan diambil  dari wawancara kepada pihak Kepolisisan Polda Bandar Lampung dan pihak  Kapolsek Kedaton Bandar Lampung atau Dosen Bagian Hukum Pidana yang  berkenaan dengan masalah penelitiaan. Analisis data menggunakan analisis  kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Fungsionalisasi hukum  pidana adalah upaya menjalankan atau memfungsikan hukum pidana dalam  menanggulangi tindak pidana. Fungsionalalisasi hukum pidana belum efektif di  terapkan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam  keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Sanksi yang di berikan tidak sesuai dengan peraturan yang belaku yaitu sanksi  administratif. Pihak kepolisian hanya memberikan sanksi teguran tertulis. Faktor -  faktor yang mempengaruhi Fungsionalisasi hukum dalam penggunaan jalan adalah  faktor Faktor Hukum (Peraturan perundang-undangan yang berlaku) Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Sarana/Fasilitas. Faktor –  faktor ini sangat berkaitan satu sama lain dalam upaya menjalankan fungsionalisasi  hukum pidana terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.  Saran yang dapat penulis berikan (1) Polri diharapkan dapat bekerja lebih proaktif  dan lebih tegas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penggunaan  jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. (2) mensosialisasikan aturan - aturan dan  prosedur untuk menggunakan jalan umum untuk kepentigan pribadi kepada  masyarakat dengan begitu maka tingkat kesadaran hukum masyarakat akan  pentingnya mentaati peraturan yang telah di buat semakin meningkat,dan tentunya  akan mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.  Kata Kunci: Fungsionalisasi Hukum, Penggunaan, Jalan, Kepentingan Pribadi
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2022-06-24
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65635/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65635/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65635/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Rico Antonius Fauzi Siregar, 1652011142  (2022) ANALISIS FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS DI POLDA BANDAR LAMPUNG).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/65635/