title: Analisis Penetapan Kerugian Negara   Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016   (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)  
creator: Prastika Wulandari, 1812011030
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 341 Hukum-hukum negara
subject: 345 Hukum pidana
description:    ABSTRAK      Analisis Penetapan Kerugian Negara   Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016   (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)     Oleh :  PRASTIKA WULANDARI     Salah satu unsur pokok dalam Tindak Pidana Korupsi yang harus dibukttikan   adalah Kerugian Negara. Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan dalam  kerugian negara sangat diperlukan guna dalam membuktikan ada atau tidak Tindak  Pidana Korupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara kerap menjadi polemik  dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana  yang sebenarnya paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara,  berdasarkan Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  Hakim mempunyai wewenang untuk menemukan hukum, serta  Mahkamah Agung  (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016.  Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penetapan kerugian negara  dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimanakah pertimbangan majelis  hakim mengenai penetapan kerugian negara dalam perkara Putusan Nomor:  28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.     Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis   normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data  menggunakan metode studi pustaka dan didukung dengan wawancara dengan  responden penelitian. Narasumber pada penelitian ini adalah Hakim, Jaksa Penuntut  Umum, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa lembaga yang   diberikan kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara di Indonesia  pada saat ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga lainnya.  Majelis hakim dalam  perkara Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk., sebagaimana  yang  terungkap dipersidangan, maka agar tercipta kepastian hukum  berdasarkan  kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun  2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menetapkan  sendiri mengenai besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa.      Saran yang dapat penulis berikan adalah Pembentuk undang-undang sebaiknya  melakukan upaya unifikasi terhadap ketentuan yang memberikan kewenangan  dalam penetapan kerugian keuangan negara dan Pengadilan melalui majelis hakim  sebagai lembaga yang berwenang memberikan keadilan bagi masyarakat.     Kata Kunci: Kerugian Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  No.4 Tahun 2016, Kewenangan 
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2022-07-28
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65682/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65682/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65682/4/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Prastika Wulandari, 1812011030  (2022) Analisis Penetapan Kerugian Negara Non BPK dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/65682/