@misc{eprints65805,
           month = {Juli},
           title = {UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMBERIAN
KETERANGAN YANG TERCATAT PADA BANK
(Studi Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan)},
          author = {1712011109 Farra Annisaa Sekar Putri},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/65805/},
        abstract = {Salah satu contoh kasus tindak pidana upaya penanggulangan kejahatan pemberian
keterangan yang tercatat pada bank terjadi pada Bank Mandiri dalam penyewaan
mesin-mesin EDC kartu kredit kepada pihak bahana sysfo yang mana terdapat
oknum yang secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana upaya
penanggulangan kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank yang
diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perbankan. Permasalahan
dalam penelitian ini yakni ialah 1) bagaimana upaya penanggulangan kejahatan
pemberian keterangan yang tercatat pada bank Dan 2) Bagaimanakah upaya
pencegahan dengan menggunakan sarana Non-Penal terhadap kejahatan keterangan
yang tercatat pada bank.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari,
melihat, dan menelaah mengenai beberapa teori yang menyangkut asas-asas
hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem
yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua
menggunakan metode penlitian pendekatan yuridis emipiris, data yang digunakan
adalah data skunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi
kepustakaan dan studi lapangan, adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari
Kanit 1 Subdit 2 Perbankan Krimsus Polda Lampung, Kepala Sub Bagian
Pengawasan Bank, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data
yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Upaya penanggulangan kejahatan
pemberian yang tercatat pada bank melalui ketentuan rahasia bank diperlukan
karena perbankan harus lebih melindungi nasabahnya dan bank yang membocorkan
informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi yang berat.
Meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap saja
berkewajiban untuk mempertahankan kerahasiaan bank berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan
melawan hukum. (2) upaya pencegahan dengan menggunakan sarana Non-penal Terhadap kejahatan pemberian keterangan yang tercatat pada bank dilakukan
dengan memberikan pengawasan terhadap bank baik secara eksternal maupun
internal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu,
berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil resiko yang
berlebihan dan menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga
kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi
maka dari itu kedua bentuk pengawasan eksternal dan internal harus berjalan
dengan efektif.
Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, bank diharapkan lebih dan secara
ekstra meningkatkan sistem pengawasan berupa pengawasan silang dari segala
pihak yang mereka miliki dan memperketat sistem tersebut tanpa adanya celah
untuk oknum dapat melakukan tindak pidana pemberian keterangan yang tercatat
pada bank.
Kata kunci : Penanggulangan Kejahatan, Keterangan Tercatat, Bank.}
}