TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints65807
UR  - http://digilib.unila.ac.id/65807/
A1  - Alexandra Florecita Adja Mossa, 1752011127
Y1  - 2022/08/15/
N2  - Pada putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg hakim memutus ancaman pidana penjara 5
bulan untuk terdakwa yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan
Pasal 44 KUHP. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1)
Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar isu sara yang mengidap
gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. (2) Apakah
putusan hakim terhadap pelaku penyebar isu sara pengidap gangguan jiwa psikosis
dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan fakta yuridis di
persidangan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh dari
hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber dan data sekunder yaitu
diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku atau media
cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara
No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg yaitu hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pidana penjara
selama 5 bulan. Pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan gangguan jiwa
diterangkan dalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang apabila perbuatan tindak pidana
yang dilakukan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang
disebabkan karena jiwanya yang cacat saat pertumbuhan atau mental disorder,
sehingga akalnya atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit jiwa, psikosis,
dan lainnya. Kondisi terdakwa yang seperti itu dapat dikatakan terdakwa belum
cakap hukum yang terdapat di dalam Pasal 32 UU No. 8 tahun 2016 tentang
disabilitas. Putusan yang sesuai dengan fakta yuridis dimaksudkan agar majelis
hakim dalam putusannya sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan
secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Saran dalam penelitian ini jika dilihat dari segi penegakan hukum pada kasus
terdakwa, hendaknya hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dapat lebih
tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya suatu intervensi dari manapun dan hakim juga
seharusnya tidak menjatuhkan ancaman pidana selama 5 bulan dan kedepannya dapat
melihat benar-benar kondisi psikis atau psikolog terdakwa agar pada saat
menjatuhkan ancaman pidana tidak seberat itu. Hakim juga seharusnya lebih
meningkatkan pengetahuan serta kemampuan untuk bisa menyelesaikan perkara pada
kasus terdakwa tersebut dengan cara mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan
dengan perkara terdakwa ini khususnya mengenai penyakit jiwa serta hendaknya
hakim bisa menggali lebih tentang kebenaran materil serta nilai-nilai dalam perkara
terdakwa ini dan saat memutus perkara hakim hendaknya bisa memberikan putusan
yang sesuai dengan fakta yuridis dalam persidangan.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA
PSIKOSIS (Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)
AV  - restricted
ER  -