@misc{eprints66206,
           month = {Agustus},
           title = {IMPLEMENTASI PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PIDANA},
          author = {1652011216 Abdul Hafidz Kurniawan},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/66206/},
        abstract = {PP.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP.32/1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan
merupakan sebuah regulasi yang mengatur syarat maupun tata cara pelaksanaan
hak warga binaan untuk mendapatkan sebuah remisi.
Isu Hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi atas Pasal 34
PP.99/2012 dan juga hambatan penegak hukum terhadap implementasi
pelaksanaan Pasal 34 PP.99/2012, Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dan di dukung dengan pendekatan yuridis normatif.
Pengumpulan data dilakukan ndengan menggunakan metode studi kepustakaan
dan studi lapangan dengan melakukan wawancara pada kepala Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung serta Dosen bagian hukum
pidana Universitas Lampung. Selanjutnya data dianalisis dengan metode
kualitatif.
Hasil penelitian mengenai rumusan masalah yaitu Implementasi Pasal 34
PP.99/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Anak
Pemasyarakatan adalah suatu penghormatan terhadap hak-hak sebagaimana telah
melekat pada narapidana anak melalui pemberian remisi terhadap narapidana
anak yang memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
34 PP.99/2012 seperti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih
dari 6 bulan, dan Faktor-faktor penghambat penegak hukum dalam hal
implementasi Pasal 34 PP.99/2012 antara lain adalah faktor hukum, faktor
penegak hukum, faktor masyarakat.
Saran yang dapat diberikan antara lain melakukan peningkatan sumber daya
manusia yang ada melalui peningkatan kapasitas petugas lembaga
pemasyarakatan agar keterampilan yang diberikan terhadap narapidana menjadi
meningkat, dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, demi mencapai tujuan yang diinginkan mendukung
para penegak hukum yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan.
Kata Kunci: Implementasi, PP.99/2012, Remisi, Narapidana Anak.}
}