<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982"^^ . "Marine Debris merupakan unsur padat yang secara sengaja ditinggalkan di laut atau\r\nperairan lainnya. Marine Debris merupakan dampak dari antropogenik yaitu kerusakan\r\nlingkungan yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa\r\n80% dari marine debris berupa sampah berasal dari daratan. Penanganan sampah di laut\r\ndan darat berkesinambungan sehingga keduanya harus dilaksanakan secara optimal.\r\nPerlindungan laut diatur oleh UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional yang\r\nmengatur mengenai rezim laut. Pasal 194 UNCLOS 1982 mengatur mengenai tindakan-\r\ntindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.\r\nNamun, UNCLOS 1982 belum secara spesifik mengatur mengenai penanganan marine\r\ndebris. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk (1) mengkaji tanggung jawab negara\r\nterhadap marine debris berdasarkan UNCLOS 1982 dan (2) menganalisis regulasi\r\nIndonesia yang mengatur mengenai marine debris dan pemenuhannya dalam hukum\r\ninternasional.\r\nPenelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan\r\nkonseptual dalam menyelesaikan masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang\r\nterdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data penelitian\r\nmenggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian bersifat\r\nkualitatif-deskriptif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap marine\r\ndebris secara eksternal dan internal. Pertanggungjawaban negara terhadap marine debris\r\nditentukan oleh yurisdiksi berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982. Pertanggungjawaban\r\npada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial didasarkan pada\r\nkedaulatan negara pantai secara absolut. Pertanggungjawaban pada zona tambahan masih\r\nberada pada negara pantai karena adanya yurisdiksi untuk melaksanakan kepentingan\r\nsaniter. Di ZEE, negara pantai masih bertanggungjawab apabila ditemukan marine debris\r\nkarena dapat memanfaatkan sumber daya laut. Regulasi nasional dalam menangani Marine\r\nDebris di Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang fokus terhadap\r\npengelolaan sampah rumah tangga sampai penanganannya di laut. Oleh karena itu\r\npemenuhannya dalam hukum internasional cenderung represif dibandingkan preventif.\r\nRegulasi nasional Indonesia terkait marine debris diterapkan oleh pemerintah daerah\r\nprovinsi dan kota/kabupaten melalui kebijakan yang dapat dilaksanan secara individu oleh\r\nmasyarakat dan perusahaan.\r\nKata Kunci: Indonesia; Marine Debris; Tanggung Jawab Negara; UNCLOS 1982\r\n\r\nMarine debris is a solid element that is intentionally left in the sea or other waters.\r\nMarine debris is the impact of anthropogenic environmental damage caused by human\r\nnegligence. This negligence is supported by the fact that 80% of marine debris in the\r\nform of litter that comes from land. Managing waste at sea and land is sustainable;\r\nthus, both are optimally recognized. Protection of the sea is regulated by UNCLOS\r\n1982 as the international law of the sea governing the sea regime. Article 194 of\r\nUNCLOS 1982 regulates measures to prevent, reduce and control marine environment\r\npollution. However, UNCLOS 1982 has not explicitly regulated the handling of marine\r\ndebris. Therefore, this research aims to (1) examine the state's responsibility for marine\r\ndebris based on UNCLOS 1982 and (2) analyze Indonesian regulations governing\r\nmarine debris and their compliance with international law.\r\nThe research applies legal, case, and conceptual approach to solve problems. The data\r\nin this research are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal\r\nmaterials. Processing research data in this research uses literature and document\r\nstudy techniques. Furthermore, research data analysis is qualitative-descriptive.\r\nThe research illustrates that the state is internally and externally responsible for\r\nmarine debris. State responsibility for marine debris is determined by jurisdiction\r\nunder the 1982 UNCLOS maritime zone. Responsibility for inland, archipelagic, and\r\nterritorial seas is based on the absolute sovereignty of the coastal state. The\r\nresponsibility for the contiguous zone is still with the coastal state because of the\r\njurisdiction to carry out sanitary purposes. In the EEZ, the coastal state is still\r\nresponsible if there is marine debris because the coastal could benefit marine\r\nresources exclusively. The national regulation in dealing with Marine Debris in\r\nIndonesia consist of regulations that focus on events of household waste management\r\nto its handling at sea. Therefore, its fulfillment in international law tends to be\r\nrepressive rather than preventive. Provincial and city/regency governments implement\r\nIndonesian national regulations related to marine debris through policies applied\r\nindividually by communities and companies.\r\nKeywords: Indonesia; Marine Debris; State Responsibility; UNCLOS 1982\r\n"^^ . "2022-08-05" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "2022011091"^^ . "Orima Melati Davey"^^ . "2022011091 Orima Melati Davey"^^ . . . . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (File PDF)"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . . "ANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN\r\nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982 (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #66763 \n\nANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENANGANAN \nMARINE DEBRIS BERDASARKAN UNCLOS 1982\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .