<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL )"^^ . "ii\r\nABSTRAK\r\nUPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK\r\nPELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Nasional )\r\nOleh\r\nAzrieliani Vira Annisa\r\nPerlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan karena anak belum memiliki\r\nkedewasaan baik fisik dan juga jiwanya, sehingga anak membutuhkan\r\nperlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat,\r\nbaik sebelum anak dilahirkan maupun sesudah dilahirkan.Tindak pidana yang\r\ndilakukan oleh anak biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua\r\ndan juga anak masih belum bisa menahan nafsu mereka untuk melakukan sebuah\r\ntindakan yang termasuk kedalam tindak pidana,seperti tindak pidana persetubuhan\r\nanak dibawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah memenuhi\r\nunsur unsur dalam tindak pidana tersebut tetapi setiap tingkat pemeriksaan anak\r\nwajib untuk diberikan bantuan hukum dan pendampingan. Seorang anak yang\r\ntelah didakwakan memnuhi unsur suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan\r\nhak-haknya, seperti mendapatkan pendampingan oleh Lembaga Kemasyarakatan.\r\nPenelitian ini adalah jenis penilitian yuridis normatif, dengan fokus pendekatan\r\nnormatif berupa perundang-undangan. Dan penelitian ini dilakukan pada Kantor\r\nHukum Sopian Sitepu & Partners, dengan mempelajari data data yang diperoleh\r\ndari hasil wawancara dan kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen dan serta\r\nperaturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.\r\nSumber data yang dugunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data\r\nsekunder. Untuk narasumber dalam penelitian ini yaitu Advokat Kantor Hukum\r\nSopian Sitepu & Partners.\r\nDalam Undang undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak\r\npasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menyatakan bahwa dalam setiap tingkat\r\npemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh\r\nPembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan\r\nperundang-undangan.dan dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan jika dakwaan\r\nyang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka tersangka\r\nberhak untuk didampingi penasihat hukum demi mendapatkan bantuan hukum.\r\nTersangka anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh\r\nLembaga Kemasyarakatan khusus untuk menangani kasus anak baik pelaku tindak\r\npidana, korban maupun anak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana,\r\nkarena dalam proses pemeriksaan diperlukannya perlakuan khusus untuk anak\r\nsupaya anak dapat menjelaskan kronologi kasus pidana yang dialami. Tidak bisa\r\nsembarang polisi dapat melakukan penyelidikan terhadap anak tetapi terdapat\r\npolisi khusus, polisi yang telah diberikan wewenang untuk melakukan\r\npenyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.\r\nBerdasarkan hasil analisis fakta dan data yang didapatkan oleh penulis maka dapat\r\ndiambil sebuah kesimpulan bahwa dalam tersangka berhak untuk mendapatkan\r\nbantuan hukum dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh lembaga kemasyarakatan\r\npada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 56\r\nKUHAP, ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun\r\n2012, Pasal 18 Undang-undang No.18 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa\r\nseorang anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk didampingi oleh\r\nseorang penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum.\r\nKata Kunci : Penasihat Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan anak\r\ndibawah umur\r\n\r\nProtection of children is very much needed because children do not yet have\r\nmaturity both physically and mentally, so children need special protection and\r\ncare, including proper legal protection, both before the child is born and after\r\nbirth. Criminal acts committed by children usually occur due to lack of\r\nsupervision from parents and children are still unable to contain their lust to\r\ncarry out an action that is included in a criminal act, such as a criminal act of\r\nsexual intercourse with a minor committed by a minor who has fulfilled the\r\nelements in the crime, but every level of examination of the child is required to be\r\ngiven. legal aid and assistance. A child who has been charged with meeting the\r\nelements of a criminal act has the right to get his rights, such as getting assistance\r\nfrom a social institution.\r\nThis research is a type of normative juridical research, focusing on a normative\r\napproach in the form of legislation. And this research was conducted at the Law\r\nOffice of Sopian Sitepu & Partners, by studying the data obtained from interviews\r\nand literature reviews, books, documents and laws and regulations related to the\r\nissues to be discussed. Sources of data used in this study in the form of primary\r\ndata and secondary data. The resource persons in this research are Law Office\r\nAdvocate Sopian Sitepu & Partners.\r\nIn law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, article 23\r\nparagraph (1) states that it is stated that at every level of examination, children\r\nmust be given legal assistance and accompanied by a Community Counselor or\r\nother assistant in accordance with the provisions of the legislation. if the charge\r\nis punishable by a criminal sentence of 5 (five) years or more, then the suspect\r\nhas the right to be accompanied by legal counsel in order to obtain legal\r\nassistance. Child suspects have the right to obtain legal assistance and are\r\naccompanied by a special Social Institution to handle cases of children, both\r\nperpetrators of criminal acts, victims and children who participate in committing\r\ncriminal acts, because in the examination process special treatment is needed for\r\nchildren so that children can explain the chronology of criminal cases involved.\r\nexperienced. It is not possible for any police to conduct investigations against\r\nchildren, but there are special police, police who have been given the authority to\r\nconduct investigations into criminal acts committed by children.\r\nBased on the results of the analysis of facts and data obtained by the author, it\r\ncan be concluded that the suspect has the right to obtain legal assistance and\r\nlegal counsel appointed by social institutions at each level of examination. This is\r\nbased on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, paragraph\r\n(1), 23 paragraph (1) and Article 40 of Law No.11 of 2012, Article 18 of Law\r\nNo.18 of 2002, Article which states that a child who is dealing with legal counsel\r\nhas the right to be accompanied by a legal adviser and obtain legal assistance.\r\nKeywords: Legal Counsel, Crime, Child sexual intercourse"^^ . "2022-08-08" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1812011016"^^ . "Azrieliani Vira Annisa"^^ . "1812011016 Azrieliani Vira Annisa"^^ . . . . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (File PDF)"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN\r\n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL ) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #66764 \n\nUPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU \nTINDAK PIDANA PERSETUBUHAN \n( STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL )\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .