<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA "^^ . " \r\nABSTRAK\r\n \r\nDEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH\r\nKONSTITUSI TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA \r\nPIDANA\r\n \r\n\r\nOleh: \r\nBagas Pardana Siregar\r\n \r\n\r\nKewenangan constitutional review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi \r\nmemberikan dampak kepada penegakan hukum pidana. Hakim pada peradilan\r\npidana memiliki peran penting dalam memastikan penerapan putusan Mahkamah\r\nKonstitusi dapat diberlakukan secara surut atau sebaliknya. Pada satu sisi\r\nterdakwa menuntut dilepaskan dari tuntutan hukum berdasarkan ketentuan\r\nPasal 1 ayat (2) KUHP yang mengandung asas transitoir, di lain sisi putusan\r\nMahkamah Konstitusi mulai berlaku mengikat sejak tanggal dibacakannya\r\nputusan (non retro active). \r\nMetode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan\r\nmenggunakan metode pendekatan yuridis normatif, beserta data tambahan\r\nhasil wawancara dengan pakar hukum tata negara untuk mendukung data\r\nyuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat,\r\nmenelaah dan menginterpretasi hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asasasas\r\n\r\nhukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung\r\nmaupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. \r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan\r\nputusan Mahkamah Konstitusi termasuk kedalam perubahan undang-undang\r\nmenurut Teori Materiil Terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat\r\ndiberlakukan berdasarkan asas transitoir jika dilakukan dalam rangka\r\nmengedepankan aspek kemanusiaan dan kepastian hukum bagi terdakwa,\r\nnamun ketika putusan peradilan pidana lebih dahulu lahir daripada putusan\r\nMahkamah Konstitusi, maka penggunaannya berdasarkan asas non retro\r\nactive. \r\nFaktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas adalah 3 (tiga) faktor \r\nutama yang mempengaruhi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak\r\nterdapatnya ancaman sanksi pada amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah\r\njawaban dari sudut pandang faktor hukum. Dalam sudut pandang faktor\r\npenegak hukum, perbedaan aliran hukum diantara hakim Mahkamah\r\nKonstitusi dan Mahkamah Agung turut menjadi penghambat. Terakhir,\r\nrendahnya kapabilitas jaringan sosial dan modal sosial antara Mahkamah\r\nKonstitusi dan Mahkamah Agung merupakan faktor penghambat dari sudut\r\npandang sarana dan fasilitas. \r\nSaran dari penulis kepada hakim Mahkamah Konstitusi adalah hendaknya\r\ndalam memeriksa perkara terlebih dahulu mempelajari pertimbanganpertimbangan\r\n\r\nhakim pada peradilan pidana atas norma hukum pidana yang\r\ndiujikan, dan meningkatkan kolaborasi lembaga negara. Kemudian Dewan\r\nPerwakilan Rakyat juga hendaknya memperluas unsur contempt of court\r\ndalam Pasal 217 KUHP. \r\nKata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Transitoir, Non Retro Active. \r\n\r\nABSTRACT\r\n\r\nDECRIMINALIZATION BY THE DECISION OF THE\r\nCONSTITUTIONALCOURT ON THE AUDIT OF CRIMINAL \r\nCASES\r\n \r\nBy:\r\nBagas Pardana Siregar \r\n\r\nThe constitutional review authority of the Constitutional Court has an \r\nimpact on law enforcement criminals. Judges in criminal justice have an\r\nimportant role in ensuring that the application of the decisions of the\r\nConstitutional Court can be applied retroactively or vice versa. On the one\r\nhand, the defendant demands to be released from lawsuits based on the\r\nprovisions of Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code which contains\r\nthe principle of transitory, on the other hand, the decision of the\r\nConstitutional Court becomes binding on the date of the reading of the\r\ndecision (non-retroactive). \r\nThe method used by the author in compiling this thesis is to use a normative\r\njuridical approach, along with additional data from the results of interviews\r\nwith constitutional law experts to support normative juridical data. The\r\nnormative juridical approach is carried out by observing, analyzing, and\r\ninterpreting theoretical matters concerning legal principles through\r\nliterature searches that are directly or indirectly related to the writing of\r\nthis thesis. \r\nBased on the results of research and discussion, it can be concluded that the\r\ndecicion of the Constitutional Court is included in the amendment to the\r\nlaw according to the Limited Material Theory. The decision of the\r\nConstitutional Courtcan be enforced on the basis of transitory principle if\r\nit is carried out in the context of prioritizing the humanitarian aspect and\r\nlegal certainty for the defendant, however, when the decision of the criminal\r\ncourt comes before the decision of the Constitutional Court, then its use is\r\nbased on the non- retroactive principle. \r\nLegal factors, law enforcement, as well as facilities are the 3 (three) main\r\nfactors that influence the implementation of the Constitutional Court’s\r\ndecision. The absence of the threat of sanctions in the decision of the\r\nConstitutional Court is the answer from the point of view of legal factor.\r\nFrom the point of view of law enforcement factors, the difference in the flow\r\nof lawbetween the judges of the Constitutional Court and the Supreme Court\r\nis also an obstacle. Lastly, the low capability of social networks and social\r\ncapital between the Constitutional Court and the Supreme Court is an\r\ninhibiting factor from the point of view of facilities. \r\nSuggestions from the author to the judges of the Constitutional Court is that\r\nin examining cases, first study the considerations of judges in criminal\r\njustice on the norms of criminal law being tested, and increase collaboration\r\nbetween state institutions. Then the House of Representatives should also\r\nexpand the element of contempt of court in Article 217 of the Criminal Code. \r\nKeywords: Constitutional Court, Transitoir, Non-Retro Active. "^^ . "2022-08-23" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1812011091"^^ . "Bagas Pardana Siregar"^^ . "1812011091 Bagas Pardana Siregar"^^ . . . . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI\r\nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #66838 \n\nDEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI \nTERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA \n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . . . "347 Prosedur dan pengadilan" . .