title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNA MOTOR  MODIFIKASI YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG    (Studi pada Polresta Bandar Lampung)
creator: FIKRI HADYAN LUTHFI, 1412011153
subject: 345 Hukum pidana
description: Pengguna sepeda motor yang melakukan modifikasi dengan melanggar undang-  undang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Undang-Undang    Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehubungan dengan  adanya pengguna sepeda motor yang melakukan modifikasi dengan melanggar  undang-undang maka pihak Kepolisian sebagai pembina lalu lintas dan angkutan  jalan dapat melaksanakan penegakan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)  Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Bandar Lampung terhadap pengguna  motor modifikasi yang melanggar undang-undang? Apakah faktor penghambat  penegakan hukum oleh Polresta Bandar Lampung terhadap pengguna motor  modifikasi yang melanggar undang-undang?  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data  dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas  Polresta Bandar Lampung terhadap pelaku pengguna motor modifikasi yang  melanggar undang-undang dilaksanakan sebagai perwujudan tugas, fungsi dan  wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, khususnya  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Tahapan preventif yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai keselamatan dan  ketertiban lalu lintas kepada pelajar dan masyarakat, melaksanakan patroli dan  pengawasan lalu lintas dan penyidikan terhadap pelaku pengguna motor modifikasi  yang melanggar undang-undang, terutama terhadap perkara lalu lintas yang  mengakibatkan timbulnya kerugian baik fisik maupun non fisik kepada korbannya.  (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas  Polresta Bandar Lampung terhadap pelaku pengguna motor modifikasi yang  melanggar undang-undang di Polresta Bandar Lampung terdiri dari faktor penegak  hukum, yaitu terbatasnya jumlah personil Satuan Lalu Lintas pada Polresta Bandar    iii    Fikri Hadyan Luthfi  Lampung, faktor sarana dan prasarana yaitu masih terbatasnya sarana sosialisasi  ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada pelajar, faktor masyarakat yaitu  adanya orang tua/wali murid yang bersikap permisif kepada anak untuk  mengendarai sepeda motor dan faktor budaya yaitu berkembangnya budaya  individualisme pada masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap anak  pengendara sepeda motor.  Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar jumlah personil Unit Dikyasa Lantas  Polresta Bandar Lampung ditambah guna mengoptimalkan penyuluhan/sosialisasi  mengenai ketertiban dan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan pelajar (2)  Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung hendaknya meningkatkan razia kepada  pengguna motor modifikasi yang melanggar undang-undang.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Motor Modifikasi, Melanggar Undang-Undang    
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2021-11-04
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/66974/1/ABSTRAK%20-%20fikrihadyan%20luthfi.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/66974/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20fikrihadyan%20luthfi.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/66974/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20fikrihadyan%20luthfi.pdf
identifier:   FIKRI HADYAN LUTHFI, 1412011153  (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNA MOTOR MODIFIKASI YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG (Studi pada Polresta Bandar Lampung).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/66974/