@misc{eprints67111,
           month = {Nopember},
           title = {RESPONSIVITAS PENGGUNA INTERNET TERHADAP KEBIJAKAN
PPKM LEVEL MELALUI PENDEKATAN ANALISIS SENTIMEN
DI MEDIA SOSIAL},
          author = {1816041069 Dimas adi saputra},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Ilmu Sosial dan Politik},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/67111/},
        abstract = {Dinamika perkembangan kebijakan penanganan pandemi covid-19 membuat berbagai spekulasi muncul didalam masyarakat. Sebagai bagian pengguna internet, masyarakat menjadikan media sosial sebagai alat menyampaian aspirasi. Salah satu
yang menjadi tajuk diskursif bagi pengguna media sosial adalah kebijakan PPKM level. Terdapat banyak opini yang telah disampaikan kepada pemerintah. Sehingga diperlukan analisis sentimen untuk melihat respon yang terjadi. Penelitian ini akan dilakukan proses analisa opini pengguna internet dengan mengklasifikasikannya kedalam 3 sentimen yaitu positif, negatif dan netral. Tujuannya yaitu melihat
bagaimana respon pengguna internet dimedia sosial mengenai pelaksanaan kebijakan PPKM level. Metode penelitian yang digunakan adalah mix methode dengan pendekatan riset digital. Sumber data yang digunakan berasal dari media
sosial Twitter, Facebook dan Instagram. Proses analisis menggunakan bantuan aplikasi internet monitoring yang menggabungkan teknik natural language processing (NLP) dan teknik machine learning. Hasil penelitian diketahui bahwa
sentimen pengguna internet terkait kebijakan PPKM level didominasi oleh sentimen netral. Perbandingan nilai yang muncul adalah pertama sentimen netral mencapai rata-rata 38\%, kedua sentimen positif mencapai rata-rata 36\% dan ketiga sentimen negatif mencapai rata-rata 29 \%. Respon yang dihasilkan pengguna internet di media sosial didominasi reaksi positif terhadap kebijakan PPKM level. Sebagin besar pengguna internet percaya bahwa kebijakan PPKM level dapat
berjalan dengan baik. Diskusi yang sering dilakukan adalah perdebatan massa keberlanjutan kebijakan PPKM level.}
}