creators_name: Defarrel Bintang Ramadhan, 1812011143
creators_id: defarrelbr@gmail.com
type: other
datestamp: 2022-12-09 08:08:19
lastmod: 2022-12-09 08:08:19
metadata_visibility: show
title: KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PELAKSANAAN SMART VILLAGE
ispublished: pub
subjects: 340
full_text_status: restricted
abstract: Program Smart village Provinsi Lampung sama dengan desa cerdas berbasis
digital yang fokus pada desa, melalui gerakan kesadaran sosial dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi dan melibatkan semua stakeholders serta
terintegrasi dari tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah dengan
terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart
village Provinsi Lampung 2020-2024.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan
kebijakan Smart village di wilayah Provinsi Lampung? dan 2) Apa saja faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Smart village di wilayah
Provinsi Lampung?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan,
analisis data yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan Smart village Provinsi Lampung
dilakukan dengan meningkatkan perhatian pada pembangunan desa, sehingga
berbagai upaya untuk membangun desa telah dikembangkan berbagai model,
salah satunya melalui konsep Desa Cerdas (Smart village) yang diadopsi dari
konsepsi Smart City. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan desa melalui
konsep Smart village adalah melaksanakan 4 bentuk konsep Smart village secara
maksimal, 4 bentuk tersebut yaitu: smart people (masyarakat yang cerdas), smart
governance (tata kelola desa yang cerdas), smart economy (ekonomi yang cerdas)
dan smart environment/living (lingkungan yang cerdas). (2) Faktor penghambat
dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui konsep Smart village
adalah sumber daya manusia yang rendah dimana dapat dilihat dari tingkat
pendidikan yang rendah baik dari masyarakatnya atau aparatur pemerintah
desanya, selain hal tersebut faktor penghambat lainnya adalah sistem ekonomi
yang rendah yang dimana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran.
Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Smart Village.
date: 2022-11-09
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   Defarrel Bintang Ramadhan, 1812011143  (2022) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN SMART VILLAGE.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/67470/1/1.%20ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/67470/3/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/67470/2/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf