creators_name: Ayu Lestari, Sofia Anita
creators_id: 1812011053
type: other
datestamp: 2022-12-12 02:41:19
lastmod: 2022-12-12 02:41:19
metadata_visibility: show
title: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)
ispublished: pub
subjects: 345
full_text_status: restricted
abstract: 
Permasalahan perdagangan manusia meski merupakan permasalahan yang sangat
kompleks tetap harus diberantas tuntas dengan tegas. Segala bentuk tindak pidana
yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang untuk lebih diberi
perhatian dalam penyelidikannya, agar pemberantasan perdagangan orang di
lakukan tidak dengan setengah-setengah, sehingga jumlah perdagangan orang
khususnya perempuan dan anak dapat berkurang. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan
dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan apakah yang menjadi dasar
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku
tindak pidana perdagangan orang.
Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data menggunakan Data Skunder.
Narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Advokat Kantor
Advokat LBH Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Hukum
Pidana pada Universitas Lampung.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban
pidana penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor:
1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah dalam hal terdapat dalam Pasal 55 KUHP,
dalam tindak pidana perdagangan orang dipersoalkan tuntutan hukum serta sanksi
hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak
pidana perdagangan orang itu sebagaimana peran masing-masing dan melihat
pertanggungjawabannya atasperan/bantuan itu. Dasar pertimbangan hukum hakim
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
orang (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) adalah hakim harus
mempertimbangkan, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan
nilai-nilai sosiologis karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan
perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam
memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, aspek filosofis Majelis Hakim
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
ii
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yuridis dengan didasarkan pada
alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan faktafakta persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan
dan yang meringankan dari diri terdakwa, dan dengan keyakinan Hakim maka
putusan yang dijatuhkan adalah menyatakan Terdakwa Siti Hasnawati Alias Mila
Binti Suhandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “perdagangan orang”.
Saran dalam penelitian ini adalah disarankan kepada pihak penyidik dalam
penanganan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang kiranya disidik,
dijadikan tersangka dan dituntut sesuai peran masing-masing sesuai ajaran
deelneming. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan
diharapkan Hakim mempertimbangkan semua yangdihadirkan dalam persidangan
selain pertimbangan yuridis Hakim juga diharapkan melakukan pertimbangan non
yuridis. Dan seharusnya putusan tersebut lebih tepat jika tentang Prostitusi bukan
tentang Perdagangan orang. Dan dalam menjatuhkan putusan dirasa kurang tepat
karena menurut penulis bahwa penggunaan pasal dapat di akomodir, dikarenakan
tidak ada unsur paksaan lebih tepat lagi kasus tersebut di putus dengan
menggunakan pasal prostitusi online dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE
dikarenakan tidak adanya unsur paksaan dalam kasus tersebut.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penyertaan, Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sofia Anita Ayu Lestari
iii
ABSTRACT
ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST PARTICIPANT IN
ACTION TRAFFICKING OF PEOPLE
(Study of Decision Number: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk)
By
Sofia Anita Ayu Lestari
The problem of human trafficking, although it is a very complex problem, must be
eradicated firmly. All forms of criminal acts that lead to criminal acts of
trafficking in persons should be given more attention in their investigations, so
that the eradication of trafficking in persons is carried out not half-heartedly, so
that the number of trafficking in persons, especially women and children, can be
reduced. The problem in this thesis is how is the criminal responsibility for the
perpetrators of participation in the Crime of Trafficking in and what is the basis
for the judge's legal considerations in making criminal decisions against the
perpetrators of the crime of trafficking. people.
The problem approach used in this study is a normative juridical approach and
an empirical juridical approach. The data source uses Secondary Data. Judges at
the Tanjung Karang District Court, Advocates at the LBH Bandar Lampung
Advocate Office and Academics from the Faculty of Law, Criminal Law Division
at the University of Lampung.
The results of the research and discussion show that the criminal liability of
participation in the criminal act of trafficking in persons (Decision Study
Number: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) is contained in Article 55 of the Criminal
Code, in the criminal act of trafficking in persons, lawsuits and sanctions are
questioned. the law that must be imposed on each participant in the
implementation of the criminal act of trafficking in persons according to their
respective roles and seeing their accountability for that role/assistance.
Participation is regulated and explained clearly in Article 55 of the Criminal
Code for punishment or criminal sanctions for people who help commit criminal
acts. The basis for the judge's legal considerations in passing a criminal decision
against the perpetrator of the criminal act of trafficking in persons (Judgment
Study Number: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) is that the judge must consider other
aspects besides the juridical aspect, so that the judge's decision completely
reflects the value -sociological value because the defendant's actions disturbed
the community and the defendant's actions did not heed the Government's
program in eradicating the Crime of Trafficking in Persons, the philosophical
aspect of the Panel of Judges did not find things that could eliminate criminal
liability, both as justification reasons and or excuses, so that the defendant must
iv
be held accountable his actions and juridically based on evidence, testimony of
witnesses, testimony of the defendant and based on the facts of the trial and also
considering the aggravating and mitigating reasons for the defendant, and with
the conviction of the judge, the verdict handed down is stating that the defendant
was convicted. akwa Siti Hasnawati Alias Mila Binti Suhandi was proven legally
and convincingly guilty of committing the crime of “trafficking in persons”.
Suggestions in this study are suggested to the investigators in handling cases of
criminal acts of trafficking in persons to be investigated, made suspects and
prosecuted according to their respective roles according to the teachings of
deelneming. In making considerations to make a decision, the judge is expected to
consider everything presented in the trial in addition to juridical considerations.
Judges are also expected to carry out non-juridical considerations. And the
decision should be more appropriate if it is about prostitution not about human
trafficking. And in making a decision, it is deemed inappropriate because
according to the author, the use of articles can be accommodated, because there
is no element of coercion. the.
Keywords: Criminal Liability, Participating Actors, Trafficking in Persons
(TPPO).

date: 2022-10-25
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   Ayu Lestari, Sofia Anita  (2022) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 1045/Pid.Sus/2020/PN.Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/67490/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/67490/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/67490/3/SKRIPSI%20Tanpa%20BAB%20Pembahasan.pdf