@misc{eprints67702,
           month = {Desember},
           title = {ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERDATA
NOMOR 167/PDT.G/2019/PN.TJk TENTANG PERBUATAN MELAWAN
HUKUM},
          author = {Rizqi  Ayu Utami},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/67702/},
        abstract = {Tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan
bagian dari benda berwujud. Hukum benda memberikan suatu hak kebendaan
dimana hak tersebut memberikan hak untuk menguasai secara langsung atas suatu
benda kepada tiap orang yang dapat dipertahankan. Akan tetapi, dimasyarakat
tidak jarang terjadi kasus sengketa atas tanah sehingga untuk menyelesaikan
sengketa tersebut Penggugat melakukan gugatan Perdata di Pengadilan. Seperti
pada perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
167/Pdt.G/2019/PN.Tjk tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap
hubungan hukum jual beli tanah yang mengakibatkan kerugian. Adapun yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah posisi kasus diajukannya
gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pertimbangan Majelis
Hakim dalam memutus perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta
akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada putusan perkara
tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah yang
digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan dengan tipe judicial case
study. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data
melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara
pemeriksaan data, rekontruksi data dan sistematis data. Analisis data yang
dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.
Hasil penelitian dan pembahasan adalah dasar pertimbangan diajukannya gugatan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu hubungan hukum jual beli tanah yang
ternyata tidak memiliki sertifikat tanah yang sah dimata hukum. Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memutus perkara menghukum Rahmat
Jaya (Tergugat I) telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan
diharuskan mengganti kerugian. Akibat hukum yang timbul dari putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk yaitu
Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.
205.000.000,00 ( Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dan membayar biaya perkara
sebesar Rp. 3.786.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu
Rupiah).
Kata Kunci : Hubungan Hukum, Sertifikat Tanah, Perbuatan Melawan
Hukum}
}