<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN"^^ . "Adapun peristiwa yang ingin dilakukan analisis ialah prihal pihak yang hendak\r\nmelakukan pembukaan lahan di luar wilayah Taman Nasional (wilayah inklaf)\r\ndengan melewati jalan transportasi masyarakat yang berada dalam kawasan\r\nTaman Nasional, namun karena jalan tersebut bergelombang sehingga dilakukan\r\nperapihan dengan alat berat.\r\nBahwa tindakan berupa perapihan jalan pada kawasan Taman Nasional berakibat\r\nhukum sanksi pidana atas kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona\r\npemanfaatan dan zona lain Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33\r\n(3) jo. Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi\r\nSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akibat hukum berupa sanksi\r\npidana ini diperkuat dengan adanya Putusan Nomor: 491/Pid.B/LH/2018/PN Tjk.\r\nFungsi zona pemanfaatan dan zona lain ialah untuk pengembangan pariwisata\r\nalam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan\r\nyang menunjang pemanfatan, kegiatan penunjang budidaya.\r\nMenurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara\r\nPenanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat dimintakan\r\npertanggungjawaban pidana bilamana diketahui bahwa: Korporasi dapat\r\nmemperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak\r\npidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan\r\nterjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang\r\ndiperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan\r\nmemastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari\r\nterjadinya tindak pidana.\r\nKarena korporasi yang dalam hal ini mengintruksikan perapihan jalan tidak\r\nmelakukan pencegahan terhadap pegawai dan pekerjanya yang bekerja di\r\nlapangan guna menghindari terjadinya tindak pidana dan memastikan bahwa\r\nkegiatannya di lapangan telah patuh terhadap ketentuan hukum.\r\nKata Kunci : Taman Nasional, Fungsi Zonasi, Akibat Hukum,\r\nPertanggungjawaban Korporasi."^^ . "2022-08-08" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "M. Restu"^^ . " Akbar"^^ . "M. Restu Akbar"^^ . . . . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (File PDF)"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . . "AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT\r\nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN\r\nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #67705 \n\nAKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT \nBERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN \nTAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .