@misc{eprints67713, month = {Nopember}, title = {E-GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN ONE STOP SERVICE SECARA ONLINE PADA PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAH DAERAH : SCOPING REVIEW}, author = {1716041010 Bella Meika Lestari}, address = {UNIVERSITAS LAMPUNG}, publisher = {FAKULTAS ILMU DAN SOSIAL ILMU POLITIK}, year = {2021}, url = {http://digilib.unila.ac.id/67713/}, abstract = {Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam bentuk E-government sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, akan tetapi kesenjangan pengguna internet disetiap daerah dan penyedia akses jaringan internet yang kurang memadai menimbulkan lambatnya proses realisasi penerapan E-goverment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan evidence yang sudah tersedia terkait penerapan E-government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di Pemerintah Daerah melalui scoping review. Penelitian ini menggunakan metode scoping review yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: mengidentifikasi pertanyaan review; mencari studi yang relevan; menyeleksi studi yang relevan; memetakan data; mendiskusikan, menyimpulkan dan melaporkan hasil review. Menampilkan alur pencarian studi penelitian menggunakan PRISMA flowchart. Hasil dari review ini menunjukan bahwa terdapat 22 artikel yang didapatkan dari proses seleksi studi. Review ini memunculkan 4 tema yaitu penerapan E- government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di pemerintah daerah; hambatan ? hambatan penerapan E-government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan; sistem pelayanan perizinan; strategi yang dapat meningkatkan penerapan E- government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan. penerapan E-government dalam pelaksanaan One Stop Service secara online pada pelayanan perizinan di pemerintah daerah belum bisa berjalan secara maksimal terutama di daerah tertinggal yang berada di pedalaman dan perbatasan, hal tersebut diakibatkan karena berbagai permasalahan akses jaringan internet, infrastrukur, SDM, pelaksanaan sosialisasi belum merata dan disparitas kecakapan digital masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk meningkatkan penerapan E-governmet dalam pelaksanaan OSS di pemerintah daerah. Kata Kunci: E-government, Perizinan Online, Scoping Review} }