title: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG  MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN PERATURAN  MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG  PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR  38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
creator: Lis Diyana Sari, 1612011330
subject: 346 Hukum privat, hukum perdata
description: Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di bidang kesehatan, yang  memiliki kompetensi dan orientasi kerja dalam bidang pelayanan promotif,  preventif serta kuratif komplek. Perawat dalam menjalankan tugas dan  kewajibannya harus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun  2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014  tentang Keperawatan. Permenkes tersebut mengatur kewenangan Perawat dalam  melakukan tindakan medis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana  tanggung jawab hukum perawat dan bentuk perlindungan hukum yang sesuai  dengan profesi perawat berdasarkan Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif, dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe pendekatan masalah  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara  kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa berdasarkan Permenkes  Nomor 26 Tahun 2019, Tangung jawab yang dimiliki oleh perawat dalam  menjalankan praktik keperawatannya berkewajiban melengkapi sarana dan  prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan  keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar    profesi, standar oprasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-  undangan; merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga    kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kopetensinya;  mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Tanggung jawab  hukum yang berupa tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan  tanggung jawab pidana. Perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan  praktik keperawatan, pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dan  represif berdasarkan keputusan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tenteng Peraturan Pelaksana  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perawat, Pelayanan Kesehatan    
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2021-11-18
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/67715/1/ABSTRAK%20-%20Lis%20Diyana%20Sari.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/67715/2/FULL%20SKRIPSI%20LIS%20DIYANA%20SARI%20-%20Lis%20Diyana%20Sari.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/67715/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Lis%20Diyana%20Sari.pdf
identifier:   Lis Diyana Sari, 1612011330  (2021) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/67715/