title: KETENTUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI BIDANG EKONOMI,  SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM UNITED NATIONS DECLARATION ON  THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP) DAN KAITANNYA  DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
creator: RIBHI AMADEO, MUHAMMAD 
subject: 340 Ilmu hukum
description: Eksistensi masyarakat adat semakin terancam dengan maraknya pengabaian hak  yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu  resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama United Nations  Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang telah  memberikan pengakuan kepada hak-hak masyarakat adat yang harus dihormati  oleh seluruh Negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Penelitian ini akan  membahas tentang pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat yang diatur di  dalam UNDRIP dan bagaimana ketentuan UNDRIP di bidang ekonomi, sosial,  dan budaya diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian  ini diperlukan untuk melihat sejauh mana komitmen Indonesia diterapkan sebagai  Negara penandatanganan UNDRIP ketika terjadi diskriminasi kepada masyarakat  adat.  Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam UNDRIP terdapat 4  hak ekonomi (hak perburuhan, hak atas pembangunan, hak atas sumber daya  alam, dan hak atas akses bantuan keuangan), 2 hak sosial (hak untuk tidak  didiskriminasi, hak untuk menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat lain),  5 hak budaya (hak untuk bebas dari pengrusakan budaya, hak untuk dihormati  budayanya, hak perlindungan dan pemberdayaan wujud kebudayaan, hak untuk  membuat media pers, hak untuk melestarikan budaya) dan hak ekonomi-sosial.  Adapun ketentuan dalam UNDRIP di bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah  banyak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketentuan yang  telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia  terdapat sebanyak sebelas hak, sedangkan ketentuan yang belum diatur dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia adalah delapan hak. Pemerintah  hendaknya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum  Adat demi kepentingan kepastian dalam perlindungan hak masyarakat adat.  Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat, Pengaturan, Peraturan Perundang-undangan  Indonesia, UNDRIP.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2022-11-10
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/68002/1/1.%20ABSTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/68002/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/68002/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   RIBHI AMADEO, MUHAMMAD   (2022) KETENTUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES (UNDRIP) DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/68002/