<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat)"^^ . "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber\r\ndaya alam hayatinya, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang\r\nada di dalamnya. Kekayaan alam tersebut merupakan aset yang tak ternilai harganya,\r\noleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan perlindungan hukum berbagai jenis\r\ntumbuhan dan satwa tersebut terutama satwa yang dilindungi di Indonesia.\r\nPengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa yang\r\ndilindungi di Indonesia dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990\r\ntentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Permasalahan\r\ndalam penelitian ini adalah: (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan\r\nberuang madu di Kabupaten Pesisir Barat (2) faktor-faktor yang menghambat\r\npenegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan beruang madu di Kabupaten\r\nPesisir Barat.\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.\r\nNarasumber terdiri dari Kasatreskrim Polres Lampung Barat, pengadilan negeri liwa\r\nlampung barat dan dosen bagian hukum pidana fakultas hukum unila. Pengumpulan\r\ndata dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis\r\nsecara kualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: penegakan hukum oleh Polres\r\nlampung barat terhadap tindak pidana perburuan hewan sesuai dengan tahap aplikasi\r\ndalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik\r\nPolres Lampung Barat dengan penyidikan yang dituangkan ke dalam berita acara\r\nsecara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam satu bendel kertas yang bersampul\r\nberkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar\r\nbarang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh\r\nkejaksaan, maka akan diproses secara hukum oleh kepolisian telah selesai dan\r\n\r\nselanjutnya diproses secara hukum oleh pihak kejaksaan dan pengadilan. Faktor-\r\nfaktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan hewan adalah\r\n\r\nsubtansi hukum yang rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana perburuan\r\nhewan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.\r\n\r\niii\r\n\r\nAswita\r\nFaktor aparat penegak hukum kurangnya personil penyidik Polres Lampung Barat\r\nyang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perburuan hewan, faktor sarana\r\ndan prasarana, yaitu tidak adanya klinik khusus hewan di Kabupaten Lampung Barat,\r\nyang berguna untuk memastikan bahwa telah terjadi perburuan hewan. Faktor\r\nmasyarakat yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap\r\npelaku perburuan hewan. Masyarakat dalam hal ini menganggap bahwa bukan\r\nsebagai tindak pidana. Faktor budaya, yaitu masyarakat masih memilih kompromi\r\ndalam menyelesaikan perkara pidana.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum disarankan untuk\r\nmenjatuhkan pidana yang berat dan berdenda yang sangat besar terhadap pelaku\r\ntindak pidana perburuan hewan, hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan\r\nefek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di\r\nmasa-masa yang akan datang. Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang\r\nberpotensi pada terjadinya tindak pidana perburuan hewan hendaknya dioptimalkan\r\ndalam rangka menjaga kelestarian hewan dari kepunahan apabila terus menerus\r\ndijadikan sebagai sasaran berburu oleh masyarakat.\r\nKata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Beruang Madu\r\n\r\nThe Indonesian nation is a nation that is rich in natural resources, especially\r\nbiological natural resources, both in the form of plants and animals in it. This natural\r\nwealth is an invaluable asset, therefore it is necessary to have a legal protection\r\narrangement for various types of plants and animals, especially protected animals in\r\nIndonesia. The regulation of legal protection against the crime of poaching protected\r\nanimals in Indonesia is formulated through Law Number 5 of 1990 concerning\r\nConservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The problems\r\nin this study are: (1) law enforcement against the crime of hunting sun bears in Pesisir\r\nBarat Regency (2) the factors that hinder law enforcement against the crime of\r\nhunting sun bears in Pesisir Barat Regency.\r\nThis study uses a normative juridical approach and an empirical approach. The\r\nresource persons consisted of the Head of Criminal Investigation Unit of the West\r\nLampung Police, the West Lampung Liwa District Court and a lecturer in the\r\nCriminal Law Department at the Unila Law Faculty. Data was collected by means of\r\na literature study and field study, then the data was analyzed qualitatively.\r\nThe results of the research and discussion show: law enforcement by the West\r\nLampung Police against the crime of animal hunting in accordance with the\r\napplication stage in criminal law enforcement. This application stage is carried out by\r\nWest Lampung Police investigators with the investigation poured into a written report\r\nto be further made in a bundle of paper with a cover for the case file complete with a\r\ntable of contents, list of witnesses, list of suspects and list of evidence. After the case\r\nfile is received and declared complete by the prosecutor, it will be processed legally\r\nby the police and has been completed and then processed legally by the prosecutor\r\nand the court. The inhibiting factors in law enforcement against the crime of animal\r\nhunting is the legal substance that has a low threat to the perpetrators of the crime of\r\nhunting animals as regulated in Article 21 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990\r\nconcerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems.\r\nThe factor of law enforcement officials is the lack of investigators from the West\r\nLampung Police who specifically conduct investigations into criminal acts of animal\r\nhunting, the facilities and infrastructure factors, namely the absence of a special\r\nanimal clinic in West Lampung Regency, which is useful for ensuring that animal\r\n\r\nv\r\n\r\nhunting has occurred. The community factor is the lack of community participation in\r\nlaw enforcement against animal poachers. Society in this case considers that not as a\r\ncrime. Cultural factors, namely the community still chooses to compromise in\r\nresolving criminal cases.\r\nSuggestions in this study are: Law enforcement officers are advised to impose heavy\r\npenalties and very large fines on perpetrators of the crime of animal hunting, this is\r\nimportant to do in order to provide a deterrent effect and as an effort to minimize\r\nsimilar crimes in the future. will come. Supervision of community activities that have\r\nthe potential for criminal acts of animal hunting should be optimized in order to\r\npreserve animals from extinction if they are continuously used as hunting targets by\r\nthe community.\r\nKeywords: Law Enforcement, Crime, Sun Bear Hunting"^^ . "2021-07-26" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1512011323"^^ . "ASWITA"^^ . "1512011323 ASWITA"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - aswita fh15.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - aswita fh15.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN\r\nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT\r\n\r\n(Studi pada Resor Lampung Barat) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #68124 \n\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN \nBERUANG MADU DI KABUPATEN PESISIR BARAT \n \n(Studi pada Resor Lampung Barat)\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .