@misc{eprints68223,
           month = {Juni},
           title = {KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG BERKELIARAN

DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi Kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja)},
          author = {1516041073 VONI LEORNA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU DAN SOSIAL ILMU POLITIK},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/68223/},
        abstract = {Fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah sosial saat ini
diantaranya dapat dilihat dari banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
yang berkeliaran dan terlantar di jalanan khususnya di kota-kota besar di
Indonesia. Sehingga perlu adanya kolaborasi antar pemerintah untuk menangani
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tercantum dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Beberapa daerah di Indonesia memiliki angka gangguan jiwa dan
angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang cukup tinggi, diantaranya
adalah Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan
mengidentifikasi kendala kolaborasi antar stakeholder dalam penanganan Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di Kota Bandar Lampung studi
kerjasama Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Metode yang digunakan
pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,
yaitu metode dengan mendapatkan hasil melalui wawancara, dokumentasi dan
observasi.
Hasil dari penelitian ini berdasarkan indikator Roberts adalah tujuan umum,
kepercayaan dan karakteristik pribadi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan
Dinas Sosial Kota Bandar lampung sudah baik, karena sebagai instansi yang
bertugas menertibkan kota Bandar Lampung sudah memiliki tujuan sesuai dengan
surat perintah tugas dari Walikota Bandar Lampung. Pada indikator mutualitas
dan lingkungan kolaborasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandar Lampung kolaborasi ini belum melakukan kolaborasi
secara maksimal. Sehingga perlu adanya penyisiran atau razia secara menyeluruh
agar, orang dalam gangguan jiwa di Kota Bandar Lampung dapat berkurang dan
tidak meresahkan masyarakat lagi, serta perlunya kejelasan regulasi yang jelas
dalam melakukan kolaborasi sehingga adanya pedoman yang dapat dijadikan
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas
Kata Kunci : Polisi Pamong Praja, Orang Dalam Gangguan Jiwa, Dinas

Sosial, Kolaborasi.

The phenomenon that shows that there are still social problems today can be seen
from the number of People With Mental Disorders (ODGJ) who roam and are
neglected on the streets, especially in big cities in Indonesia. So there is a need for
collaboration between governments to deal with People With Mental Disorders
(ODGJ) listed in the 1945 Constitution. Several regions in Indonesia have a high
number of mental disorders and the number of People with Mental Disorders
(ODGJ), including Bandar Lampung City. . The purpose of this study is to
identify and identify the obstacles to collaboration between stakeholders in
handling People with Mental Disorders (ODGJ) who roam in the city of Bandar
Lampung, a study of collaboration between the Social Service and the Civil
Service Police Unit The method used in this research is descriptive research type
with a qualitative approach, namely the method by obtaining results through
interviews, documentation and observation.
The results of this study based on the Roberts indicator are the general goals, trust
and personal characteristics between the Civil Service Police Unit and the Bandar
Lampung City Social Service are good, because as the agency in charge of
controlling the city of Bandar Lampung already has a goal in accordance with the
assignment order from the Mayor of Bandar Lampung . On the indicators of
mutuality and the collaborative environment of the Bandar Lampung City Social
Service and the Bandar Lampung City Civil Service Police Unit, this
collaboration has not collaborated optimally. So that there is a need for a thorough
sweeping or raid so that people with mental disorders in Bandar Lampung City
can be reduced and not disturb the community anymore, as well as the need for
clear regulatory clarity in collaborating so that there are guidelines that can be
used as a reference in carrying out tasks.
Keywords: Civil Service Police, Mental Disorder Insiders, Social Service,

Collaboration.}
}