<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA"^^ . "\r\nTindak pidana korupsi saat ini terus berkembang hingga membuat kerugian besar\r\nbagi negara, terlebih hal tersebut disertai dengan adanya tindakan\r\nmenyembunyikan aset bahkan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut yang\r\nmenjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada perspektif kebijakan\r\nperampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan, dan\r\nkebijakan dalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji\r\ndan menganalisis kebijakan yang mengatur mengenai perampasan aset hasil\r\ntindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia.\r\nMetode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung\r\ndengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam (in-depth\r\ninterview) dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang\r\nbersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber\r\natau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan perampasan aset hasil\r\ntindak pidana korupsi tanpa melalui pemidanaan di Indonesia dapat dilakukan\r\ndengan beberapa ketentuan yang diatur Pasal 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang\r\nRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana\r\nKorupsi, serta dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Selain ketentuan yang\r\nbelum memadai, pentingnya undang-undang tentang perampasan aset juga dapat\r\ndilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. Perspektif\r\nkebijakan dalam RUU Perampasan Aset pada dasarnya dapat menopang agenda\r\npemulihan kerugian keuangan negara sekaligus merampasan aset secara maksimal\r\ndari para pelaku korupsi. Dengan menggunakan konsep NCB Asset Forfeiture,\r\norientasi penegakan hukum tidak lagi menggunakan pendekatan in personam,\r\nmelainkan berpindah pada in rem.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah sebaiknya DPR bersama dengan pemerintah\r\nsegera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset\r\nsehingga kebutuhan Indonesia dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya\r\npemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga\r\nterdapat kebijakan yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya.\r\nKata Kunci: Kebijakan, Perampasan, Korupsi, Pemidanaan.\r\n\r\nThe criminal act of corruption is growing to the point of causing significant losses\r\nto the state, especially when this is accompanied by acts of hiding assets and\r\nmoney laundering. Based on this, the main problem is focusing on the policy of\r\ncorruption asset forfeitures without waiting on a conviction. This research aims to\r\nexamine and analyze the policies governing the corruption asset forfeitures\r\nwithout going through punishment.\r\nThe research method uses a normative juridical approach supported by an\r\nempirical juridical approach through in-depth interviews with several informants.\r\nWhere the data used are data sourced from primary data and secondary data,\r\neach sourced or obtained from the field and literature, as well as qualitative data\r\nanalysis.\r\nThe research results show that the policy of forfeiting corruption assets before\r\nconvictions in Indonesia is implemented with several provisions stipulated in\r\nArticles 32, 33, 34, and 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number. 20\r\nof 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, as well as in Article 54\r\nparagraph (1) letter c UNCAC. The policies in the Asset Forfeiture Bill can\r\nsupport the agenda of recovering state financial losses while also forfeiting the\r\ncorruptors' assets to the maximum. Using the NCB Asset Forfeiture concept, the\r\nlaw enforcement orientation is no longer using an in personam approach but\r\nshifting to in rem.\r\nThe research suggests that the House of Representatives and the government\r\nshould immediately discuss and pass the Asset Forfeiture Bill, hence presenting\r\nIndonesia's requirements to eradicate and prevent corruption in Indonesia.\r\nFurthermore, passing the bill will establish clearer and more effective policies in\r\nits implementation.\r\nKeywords: conviction; corruption; forfeiture; policy."^^ . "2023-01-12" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . "Linda "^^ . "Rosa "^^ . "Linda Rosa "^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET\r\nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI\r\nPEMIDANAAN DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #68375 \n\nPERSPEKTIF KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET \nHASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA MELALUI \nPEMIDANAAN DI INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .