%A RAGANA RIZAL RIVALDO 
%T DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERMUFAKATAN JAHAT MENYEDIAKAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)
%X 

Permufakatan jahat menyediakan narkotika yang dilakukan anak dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya hakim anak menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan kepada anak selama 1 (satu tahun). Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor:
12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk (2) Bagaimanakah relevansi pidana pengawasan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan  Dosen  Bagian  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Unila.  Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil  penelitian  ini  adalah:  (1)  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal
132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara filosofis  mempertimbangkan  pengawasan  terhadap  anak  untuk  membina  anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan anak dijatuhi pidana pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak. (2) Pidana pengawasan 

Rivaldo Ragana Rizal yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkotika relevan dengan tujuan pemidanaan untuk pembinaan anak yang pernah melakukan tindak pidana agar menjadi anak yang taat pada hukum, menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pengawasan  diharapkan  tidak  kembali  lagi  melakukan  tindak  pidana  atau perbuatan melanggar hukum. Tujuan pidana pengawasan terhadap anak adalah dalam rangka memperbaiki perilaku anak tumbuh agar menjadi pribadi yang baik di masa mendatang.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara anak hendaknya secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan pembinaan terhadap anak. Salah satunya adalah pidana pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. (2) Agar semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Pengawasan, Anak, Narkotika.

%D 2023
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 1952011013
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints68668