creators_name: JULLIA , PUTRI SHANDYANA
creators_id: 1912011020
type: other
datestamp: 2023-02-02 08:18:04
lastmod: 2023-02-02 08:18:04
metadata_visibility: show
title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGALIAN TANAH TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk)

ispublished: pub
subjects: 345
full_text_status: restricted
abstract: 

Pada  Putusan  Nomor:    1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk.  telah  terjadi  penggalian tanah dengan cara pemerataan lokasi perbukitan menggunakan excavator tanpa memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur  Pengumpulan data  yaitu  dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah penegakan hukum terhadap penggalian tanah tanpa memiliki izin  usaha pertambangan (IUP)  dapat  dilihat  dari penegakan  hukum administrasi  dan  penegakan  hukum  pidana,  namun  dalam  Putusan  Nomor:
1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk. tidak ada penegakan hukum administrasi dan lebih kepada penegakan hukum pidana. Kemudian ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta kebudayaan. Namun ada dua faktor yang sangat dominan  menjadi penghambat  dalam penegakan  hukum,  yaitu  faktor  penegak hukum, karena aparat penegak hukum tidak memahami aturan hukum yang ada, dan faktor masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih rendah.

Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya, maka didapatkan saran agar aparat penegak hukum sebaiknya lebih memperketat pengawasan  terhadap  pertambangan  ilegal  dan  masyarakat  serta  pihak  yang terkait, wajib berperan aktif untuk menjaga lingkungan di sekitarnya salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran hukum.

Kata    Kunci:    Penegakan    Hukum,    Penggalian    Tanah,    Izin    Usaha
Pertambangan.

date: 2023-01-24
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
id_number: 1912011020
citation:   JULLIA , PUTRI SHANDYANA  (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGALIAN TANAH TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor: 1096/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/68677/1/1.%20ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/68677/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/68677/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf