<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) "^^ . " \r\n\r\n \r\nPemerintah Kota Bandar Lampung membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun\r\n2015 Pengelolaan Sampah yang didalamnya termuat hukum pidana, penulisan skripsi\r\nini membahas terkait dengan fungsionalisasi sanksi pidana. Fungsionalisasi hukum\r\npidana pada hakekatnya adalah agar hukum pidana itu dapat berfungsi sesuai dengan\r\napa yang diinginkan dan dapat dilaksanakan. Adapun pembahasan nya adalah\r\nBagaimanakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Terhadap\r\nPeraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung,\r\nApakah faktor-Faktor Penghambat Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku\r\nPelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di\r\nBandar Lampung. \r\n \r\nMetode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis\r\nnormatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah\r\nobjek kajiannya yaitu substansi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05\r\nTahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan pendekatan empirisnya melakukan\r\nobservasi langsung dengan teknis wawancara yang dilakukan bersama Narasumber. \r\n\r\nBerdasarkan hasil penelitian fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda No 5 Tahun\r\nTentang Pengelolaan Sampah ada pada Pasal 58 ayat (4) menyatakan: sanksi pidana\r\nsebagaimana yang dimaskud pada ayat 1 huruf c: Kurungan paling lama 1 (satu) bulan\r\natau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap\r\nketentuan Pasal 8 ayat (2) apabila berkaitan dengan fungsinya maka sanski pidana\r\ndikenakan pada pelaku dengan unsur melawan hukum terhadap orang yang tidak\r\nmengolah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk\r\nmengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 9\r\nAyat (3) menyatakan: Setiap Pengendara Kendaraan bermotor roda empat wajib untuk\r\nmenjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap\r\npengendara roda 4 (empat) wajib menyediakan tempat/ wadah sampah pada\r\nkendaraannya. Pasal 12 Huruf b menyatakan: menghasilkan produk dengan\r\nmenggunakan kemasan yang mudah di urai oleh proses alam dan yang menimbulkan\r\nsampah sedikit mungkin. Sanksi yang telah di atur dalam Pasal 58 Perda pengelolaan\r\nsampah kota Bandar Lampung, Peraturan ini hanyalah sebatas muatan materi yang ada\r\ndalam kertas tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga terkesan tidak\r\nterfungsionalisasikan dengan baik. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan \r\n \r\nDavani Gusyaros \r\n \r\nlingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas Ultimatum Remedium sebagai\r\nupaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan hukum perdata\r\nsudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan pemberlakuan hukum pidana diterapkan\r\nsesuai pada UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan\r\nHidup. Kemudian faktor-faktor yang menghambat fungsionalisasi hukum pidana yang\r\nada dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ini\r\ndilihat dari beberapa aspek yaitu Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum, Faktor\r\nsarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum, Faktor masyarakat, Faktor\r\nbudaya, dalam pengamatan penulis hal yang sangat disoroti adalah faktor penegak\r\nhukumnya, dalam Peraturan daerah kewenangan menyelidiki dimiliki oleh Satuan polisi\r\nPamong Praja disebut dengan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), namun proses\r\npenyelidikan atau laporan penyelidikan tidak pernah sampai ke tahap penyidikan polisi\r\nsehingga mengakibatkan terhambatnya fungsionalisasi sanksi pidana dalam Peraturan\r\nDaerah. \r\nSaran kepada pemerintah Kota Bandar Lampung beserta penegak hukumnya melakukan\r\npengamatan juga dilakukan penyuluhan sebagai bentuk upaya preventif kepada\r\nmasyarakat Kota Bandar Lampung mengenai Peraturan daerah tentang pengelolaan\r\nsampah ini. Kemudian dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan\r\nsampah harus kembali diamati dengan baik karena masih ada keluhan masyarakat\r\nterkait dengan sarana pengangkutan sampah. Hal tersebut supaya menciptakan\r\nlingkungan dan keadaan yang sehat. Penegak hukum satuan Polisi Pamong Praja\r\nmerupakan aktor penegak hukum formil dalam Peraturan Daerah yang seharusnya\r\napabila ada perbuatan pidana dalam hal tindak pidana pengelolaan sampah laporan\r\npenyelidikan segera di berikan kepada polisi sebagai penyidik. Sehingga apabila hukum\r\ntersebut telah terakomodir dan terlaksana maka permasalahan sampah di Kota Bandar\r\nLampung dapat segera berkurang \r\nKata Kunci: Fungsionalisasi, Hukum pidana, Pengelolaan Sampah \r\n\r\n \r\n \r\nBandar Lampung City Government established a Regional Regulation Number 5 of\r\n2015 Waste Management which contains criminal sanctions, the writing of this thesis\r\ndiscusses the functionalization of criminal sanctions. The functionalization of criminal\r\nlaw is essentially so that the criminal law can function in accordance with what is\r\ndesired and can be implemented. The discussion is How is the Functionalization of\r\nCriminal Law Against Perpetrators of Violations of Regional Regulation No. 05 of 2015\r\nconcerning Waste Management in Bandar Lampung, What are the Inhibiting Factors in\r\nthe Functionalization of Criminal Law Against Perpetrators of Violation of Regional\r\nRegulation No. 05 of 2015 concerning Waste Management in Bandar Lampung. \r\n\r\nThe method used by the author in writing this thesis is a normative juridical and\r\nempirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by\r\nexamining the object of study, namely the substance of the Bandarlampung City\r\nRegulation Number 05 of 2015 concerning Waste Management, and the empirical\r\napproach is to make direct observations with technical interviews conducted together\r\nSource person. \r\n\r\nBased on the results of the research on the functionalization of criminal law in the\r\nregional regulation No. 5 Year Concerning Waste Management, Article 58 paragraph\r\n(4) states: criminal sanctions as referred to in paragraph 1 letter c: Imprisonment for a\r\nmaximum of 1 (one) month or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000,- (Two million\r\nRupiah) for violation of the provisions of Article 8 paragraph (2) if it is related to its\r\nfunction, criminal sanctions are imposed on perpetrators with unlawful elements\r\nagainst people who do not process household waste and waste similar to household\r\nwaste to reduce and handle waste in an environmentally sound manner. Article 9\r\nParagraph (3) states: Every driver of a four-wheeled motorized vehicle is obliged to\r\nmaintain cleanliness by not littering and every 4 (four)-wheeled driver is obliged to\r\nprovide a place/container for garbage in his vehicle. Article 12 Letter b states: produce\r\nproducts by using packaging that is easily decomposed by natural processes and which\r\ncreates as little waste as possible. Sanctions that have been regulated in Article 58 of\r\nthe Regional Regulation on waste management in the city of Bandar Lampung, this \r\n \r\nDavani Gusyaros \r\n2 \r\n \r\nregulation is only limited to the content of the material contained in the paper, not in\r\nthe implementation of law enforcement so that it seems that it is not functioning\r\nproperly. Enforcement of criminal law in environmental matters, namely by still paying\r\nattention to the Ultimatum Remedium principle as a last resort after the application of\r\nadministrative law and civil law is no longer feasible to defend and the application of\r\ncriminal law is carried out in accordance with Law NO.32 of 2009 concerning\r\nEnvironmental Protection and Management. Then the inhibiting factors the\r\nfunctionalization of criminal sanctions in the Regional Regulation Number 05 of 2015\r\nconcerning Waste Management is seen from several aspects, namely legal factors, law\r\nenforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community\r\nfactors, cultural factors, in the author's observation the things that What is highly\r\nhighlighted is the law enforcement factor, in the regional regulation the authority to\r\ninvestigate is owned by the Civil Service Police Unit called PPNS (civil servant\r\ninvestigators), but the investigation process or investigation report has never reached\r\nthe police investigation stage, resulting in delays in the functionalization of criminal\r\nsanctions in Regional Regulations. \r\n\r\nSuggestions to the city government of Bandar Lampung and its law enforcers make\r\nobservations as well as conduct counseling as a form of preventive effort to the people\r\nof Bandar Lampung City regarding this regional regulation on waste management.\r\nThen in facilitating the facilities and infrastructure in waste management, it must return\r\nobserved properly because there are still public complaints related to the means of\r\ntransporting waste. This is to create a healthy environment and condition. Law\r\nenforcers of the Civil Service Police Unit are formal law enforcement actors in\r\nRegional Regulations which should if there is a criminal act in the case of a criminal\r\nact of waste management an investigation report is immediately given to the police as\r\nan investigator. So that if the law has been accommodated and implemented, the waste\r\nproblem in Bandar Lampung City can be reduced immediately. \r\n\r\nKeywords: Functionalization, Criminal law, Waste Management "^^ . "2023-01-03" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "DAVANI"^^ . "GUSYAROS "^^ . "DAVANI GUSYAROS "^^ . . . . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (File PDF)"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN\r\nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG\r\nPENGELOLAAN SAMPAH\r\n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #68804 \n\nFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN \nPERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG \nPENGELOLAAN SAMPAH \n( Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung) \n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .