TY  - GEN
CY  - universitas lampung
ID  - eprints68808
UR  - http://digilib.unila.ac.id/68808/
A1  - NABILA KHOIRUNNISA, 1912011244
Y1  - 2023/01/17/
N2  - 

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MINYAK GORENG



Oleh
NABILA KHOIRUNNISA

Minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok dibutuhkan setiap rumah tangga menjadikan tidak sedikit pelaku usaha memanfaatkan situasi untuk menguntungkan  diri  sendiri  dengan  cara  menimbun  minyak  goreng.  Yuridis normative dan yuridis empiris adalah pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  studi  pustaka (Library Research) dan wawancara narasumber menggunakan pedoman tertulis. Permasalahan  dari  penelitian  ini  yakni  bagaimana  penegakan  hukum  pidana terhadap penimbunan minyak goreng dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penimbunan minyak goreng.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng dilakukan melalui tahap formulasi yang dilaksanakan oleh badan pembuat undang-undang, yang disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Kemudian berlanjut pada tahap aplikasi proses peradilan pidana meliputi tahap penyidikan serta penuntutan. Lalu yang terakhir, tahap eksekusi merupakan tahapan yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana terkait pelaksanaan hukuman pidana secara konkret. Faktor penghambat penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penimbunan  minyak  goreng  yang paling dominan ialah faktor masyarakat, masyarakat secara umum belum memahami mengenai sanksi yang dapat menjerat kejahatan penimbunan minyak goreng. Kemudian faktor budaya, adanya suatu budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup keuntungan dengan besar.

Saran dalam penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan penimbunan minyak goreng pada saat wabah Covid-19 belum seutuhnya pulih. Serta menghilangkan budaya keserakahan yang ada di masyarakat. Kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait sanksi penimbunan minyak goreng dengan harapan masyatakat memiliki pemahaman serta kesadaran hkum, khususnya mengenai penimbunan minyak goreng.

Kata  Kunci  :  Penegakan  Hukum,  Tindak  Pidana,  Penimbunan  Minyak
Goreng

PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MINYAK GORENG

AV  - restricted
ER  -