<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n"^^ . "Kejaksaan menurut Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Kejaksaan dapat\r\nmelaksanakan peran penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, salah satunya adalah\r\ntindak pidana korupsi. Permasalahan: Bagaimanakah peran jaksa selaku Penyidik dan\r\nPenuntut Umum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?\r\nMengapa terdapat faktor penghambat peran jaksa selaku Penyidik dan Penuntut\r\nUmum dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.\r\nPengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber terdiri dari\r\nJaksa pada Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah serta Akademisi Fakultas\r\nHukum Unila. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran jaksa selaku penyidik dan\r\npenuntut umum di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam mempercepat\r\npenyelesaian perkara tindak pidana korupsi termasuk ke dalam peran faktual yang\r\ndilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana\r\nkorupsi penerimaan pembayaran pajak air bawah tanah PT. Great Giant Pineaple\r\n(GGP) Triwulan III dan IV Tahun 2017 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2018 untuk\r\nmenemukan tersangkanya. Selanjutnya melimpahkan perkara pada Pengadilan Tindak\r\nPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, menyusun surat\r\ndakwaan dan surat tuntutan serta melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Setelah\r\nperkara diputus Majelis Hakim, peran jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan,\r\nsehingga menunjukkan adanya percepaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.\r\n(2) Faktor penghambat peran jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam\r\nmempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dari faktor perundang-\r\nundangan adalah adanya perubahan substansi hukum melalui Putusan MK yang\r\nmemperluas objek pra peradilan sehingga dapat menghambat proses penyelesaian\r\nperkara korupsi sejak tingkat penyidikan. Hambatan faktor penegak hukum adalah\r\ntindakan Jaksa selaku penyidik dalam menyikapi perkara tindak pidana korupsi yang\r\nnilai kerugian keuangan negaranya kecil. Hambatan faktor sarana dan prasarana\r\nadalah belum optimalnya instrumen penegak hukum sehingga masih terdapat\r\ntersangka, terdakwa atau terpidana yang melarikan diri. Hambatan faktor masyarakat\r\nadalah permintaan keterangan ahli yang menghabiskan waktu relatif lama.\r\nSaran: (1) Jaksa selaku penyidik dan penuntut umum pada masa yang akan datang\r\nhendaknya terus mengoptimalkan upaya percepatan penyelesaian perkara tindak\r\npidana korupsi.(2) Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada masa yang akan datang\r\nhendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait\r\ndalam upaya percepatan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.\r\nKata Kunci: Peran Jaksa, Penyidik dan Penuntut Umum, Korupsi\r\n\r\n\r\npublic prosecutors in accelerating the settlement of corruption cases?\r\nThis research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data\r\ncollection through literature and field studies, resource persons consisted of\r\nProsecutors at the Lampung Attorney General's Office and Central Lampung\r\nProsecutor's Office as well as Unila Law Faculty Academics. Data were analyzed\r\nqualitatively to obtain conclusions.\r\nThe results of the research and discussion show: (1) The role of the prosecutor as an\r\ninvestigator and public prosecutor at the Central Lampung District Attorney's Office\r\nin accelerating the settlement of corruption cases is included in the factual role\r\ncarried out by investigating and investigating allegations of corruption in receiving\r\nbottom water tax payments land PT. Great Giant Pineapple (GGP) Quarter III and\r\nIV of 2017 and Quarter I, II and III of 2018 to find the suspect. Next, handing over\r\nthe case to the Corruption Court at the Tanjung Karang Class IA District Court,\r\ncompiling indictments and charges and prosecuting the defendant. After the case is\r\ndecided by the Panel of Judges, the role of the prosecutor is to carry out the court's\r\ndecision, thus indicating the acceleration of the settlement of cases of corruption. (2)\r\nThe inhibiting factor for the role of the prosecutor as investigator and public\r\nprosecutor in accelerating the settlement of corruption cases from the statutory factor\r\nis the change in legal substance through the Constitutional Court Decision which\r\nexpands the pre-trial object so that it can hamper the process of resolving corruption\r\ncases from the investigation level. Obstacles to law enforcement factors are the\r\nactions of the prosecutor as an investigator in addressing corruption cases where the\r\nstate's financial losses are small. The obstacle to the facilities and infrastructure\r\nfactor is that law enforcement instruments are not yet optimal so that there are still\r\nsuspects, defendants or convicts who have fled. The obstacle to community factors is\r\nthe request for expert information which takes a relatively long time.\r\nThe suggestions in this research are: (1) Prosecutors as investigators and public\r\nprosecutors in the future should continue to optimize efforts to accelerate the\r\ncompletion of corruption cases. (2) The Central Lampung District Attorney in the\r\nfuture should improve cooperation and coordination with various related parties in\r\nefforts to accelerate and eradicate corruption.\r\nKeywords: The Role of Prosecutors, Investigators and Public Prosecutors,\r\nCorruption\r\n(Case Study at the Central Lampung District Attorney)\r\nBy\r\nYOGI APRIANTO\r\nThe Attorney General's Office according to Article 30 Paragraph (1) letter (d) of the\r\nAttorney General's Law can carry out the role of investigating certain criminal acts,\r\none of which is corruption. Problem: What is the role of the prosecutor as\r\ninvestigator and public prosecutor in accelerating the settlement of corruption cases?\r\nWhy are there inhibiting factors for the role of prosecutors as investigators and\r\n"^^ . "2023-01-26" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "APRIANTO "^^ . "YOGI "^^ . "APRIANTO YOGI "^^ . . . . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (File PDF)"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #68820 \n\nPERAN JAKSA SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah) \n\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .