<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n"^^ . " \r\nABSTRAK\r\n \r\nPERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n\r\n\r\n\r\nOleh\r\n\r\nRandi\r\nSukarna\r\nNopriadi\r\n\r\nPenelitian ini berawal dari salah satu pelaku usaha yang secara sengaja atau tidak \r\nsengaja mendompleng, menjiplak atau meniru serta memiliki unsur persamaan\r\npada pokoknya antara merek yang baru didaftarkan dengan merek yang terdahulu\r\ndidaftarkan, hal ini menjadi beresiko ketika pelaku usaha lain yang melakukan hal\r\ntersebut merugikan usaha milik pihak lain yang sudah memiliki reputasi baik dari\r\nkonsumen sebelumnya. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah analisis yuridis\r\nunsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun\r\n2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan bagaimanakah analisis dari\r\nPutusan Pengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst, bagaimanakah\r\nperan penasehat hukum dalam menangani perkara sengketa merek khusus unsur\r\npersamaan pada pokoknya.\r\n\r\nMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum\r\nyuridis normatif. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini\r\nadalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.\r\nTeknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi\r\nkepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan\r\nsecara kualitatif.\r\n\r\nPenulis menyimpulkan dalam analisis yuridis unsur persamaan pada pokoknya\r\nberdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi\r\nGeografis, di bagian Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun \r\n2016 tolak ukur yang digunakan untuk mengatakan suatu merek memiliki unsur\r\npersamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain ditandai dengan adanya\r\nunsur yang dominan atau dapat dipahami maksudnya adalah unsur yang paling\r\npokok dan utama dari merek. Artinya persamaan pada pokoknya muncul karena\r\nadanya persamaan dalam bentuk, makna, serta bunyi dari merek yang\r\ndiperbandingkan. Penulis melihat terjadi disharmonisasi dalam Putusan Majelis\r\nHakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Putusan\r\nPengadilan Nomor 52/Pdt.Sus Merek/2018/PN.Jkt.Pst. Selanjutnya Penulis\r\nmenyimpulkan tindak lanjut dari putusan tersebut yang berujung upaya hukum\r\nhingga tingkat Peninjauan Kembali Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 telah\r\nsesuai dengan konsep pengaturan hukum positif dapat dicoret dengan cara\r\ndibatalkan dalam Daftar Umum Merek pendaftarannya. Peran penasehat hukum\r\ndalam membantu perkara tersebut sangat penting karena menyangkut\r\nkesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya\r\nusaha meniru dengan merek milik pihak lain.\r\n\r\nKata Kunci : Merek, Unsur Persamaan Pada Pokoknya, Penasehat Hukum\r\n\r\nABSTRACT \r\n\r\n \r\nLEGAL ADVISOR ROLE IN HANDLING MARK DISPUTES RELATED\r\nTO SIMULTANEOUS ELEMENTS (COURT DECISION NUMBER\r\n52/PDT.SUS MERK/2018/PN.JKT.PST)\r\n \r\n\r\nBy \r\nRandi Sukarna Nopriadi\r\n\r\n \r\nThis research started with one of the business sectors that intentionally or\r\nunintentionally copied, copied, or imitated and had elements of similarity in\r\nessence between the newly registered mark and the previously registered mark,\r\nthis becomes risky when other business sectors do this to harm the business.\r\nowned by other parties who already have a good reputation from previous\r\nconsumers. With the formulation of the problem, How is the juridical analysis of\r\nelements of equality in essence based on Law Number 20 of 2016 concerning\r\nMarks and Geographical Indications, what is the analysis of the Court Decision\r\nNumber 52/Pdt.Sus Brand/2018/PN.Jkt.Pst, and Effors by legal advisors in\r\ndealing with cases of disputes over special marks have an element of equality in\r\nessence.\r\n\r\nThe method used in this research is the normative juridical law research method.\r\nThe legal materials that the authors use in this study are primary legal materials,\r\nsecondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques\r\nused in this research are library and document studies. Data analysis in this study\r\nwas carried out qualitatively.\r\n\r\nThe author concludes in the juridical analysis the elements of equality are\r\nessentially based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and\r\nGeographical Indications, in the Elucidation section of Article 21 paragraph 1 of\r\nLaw Number 20 of 2016 the benchmark used to say a brand has elements of\r\nequality in essence with a brand belonging to another party is marked by the\r\npresence of a dominant element or the meaning of which is understandable is the\r\nmost basic and main element of the brand. This means that similarities in essence\r\narise because of similarities in form, meaning, and sound of the brands being\r\ncompared. The author sees disharmony occurring in the Decision of the Panel of\r\nJudges of the Commercial Court at the Central Jakarta, District Court regarding\r\nCourt Decision Number 52/Pdt.Sus Merk/2018/PN.Jkt.Pst. Furthermore, the\r\nauthor concludes that the follow-up of the decision which led to legal action up to\r\nthe level of Review of Decision Number 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 is in accordance\r\nwith the concept of positive legal arrangements can be crossed out by canceling it\r\nin the General Register of Marks according to the Explanation of Article 21\r\nparagraph 1 Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical\r\nIndications. Legal advisor part on assisting said cases are vital of welfare and\r\nlegal protection for harmed parties following the attempt of business duplication\r\nof other‟s brand.\r\n\r\nKeywords: Brand, Elements of Equality in Essence, Legal Advisors\r\n"^^ . "2022-12-16" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1912011155"^^ . "Randi Sukarna Nopriadi"^^ . "1912011155 Randi Sukarna Nopriadi"^^ . . . . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (File PDF)"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA\r\nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA\r\nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #68842 \n\nPERAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA \nSENGEKETA MEREK TERKAIT UNSUR PERSAMAAN PADA \nPOKOKNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PDT.SUSMEREK/2018/PN.JKT.PST) \n\n\n" . "text/html" . . . "346 Hukum privat, hukum perdata" . .