%0 Generic
%A AZIZA , AZIZ ZA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:69032
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA  NARKOTIKA  (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)
%U http://digilib.unila.ac.id/69032/
%X Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika  tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah  bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika dan  apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak penyalah guna  narkotika.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan  yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan  melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada  skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Pengelolaan  data dilakukan dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan  sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif  berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  pengakan hukum diversi dalam kasus ini sudah tepat yaitu sesuai Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan pidana Anak. Terkait dengan  penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika di mana dengan  penegakan hukum melalui diversi diharapkan dapat menjauhi anak dari stigma  buruk serta demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi masa depannya  dikemudian hari. Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari  proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada  dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia (hukum adat), untuk  menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan  tindak pidana penyalah guna narkotika yaitu faktor masyakat, dimana peran  masarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum terhadap anak penyalah  guna nakotika, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab seperti halnya yang  tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Anak. Serta keterangan masyarakat baik sebagai saksi, menasehati  dan mengarahkan sangat dibutuhkan, terlebih dari keluarga anak itu sendiri.  Saran yang diberikan penulis adalah Polres lampung utara untuk kedepannya  diharapkan dapat memberi tahu atau mengonfirmasikan ke Pengadilan Negeri  terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui proses diversi di Polres lampung  utara, agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan diversi atau penghentian  penyidikan (berakhirnya kasus) penegakan hukum terhadap anak penyalah guna  narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1-5) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah,  masyarakat serta orang tua, diharapkan memberikan perhatian yang lebih intensif  terhadap anak terutama dalam mengajarkan ilmu, moral dan akhlak yang baik  serta mudah dipahami sejak dini kepada anak-anak, sehingga anak dapat  membedakan hal positif maupun negatif terutama akan bahayanya narkotika  sehingga, dapat mencegah terjadinya penyalah guna narkotika yang dapat  membahayakan dirinya dan lingkungan sekitarnya.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalah Guna, Narkotika