%A AZIZ ZA AZIZA 
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA
NARKOTIKA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)
%X Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika
tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah
bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika dan
apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak penyalah guna
narkotika.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan
melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada
skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Pengelolaan
data dilakukan dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan
sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif
berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
pengakan hukum diversi dalam kasus ini sudah tepat yaitu sesuai Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan pidana Anak. Terkait dengan
penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika di mana dengan
penegakan hukum melalui diversi diharapkan dapat menjauhi anak dari stigma
buruk serta demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi masa depannya
dikemudian hari. Proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari
proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada
dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia (hukum adat), untuk
menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan
tindak pidana penyalah guna narkotika yaitu faktor masyakat, dimana peran
masarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum terhadap anak penyalah
guna nakotika, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab seperti halnya yang
tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Serta keterangan masyarakat baik sebagai saksi, menasehati
dan mengarahkan sangat dibutuhkan, terlebih dari keluarga anak itu sendiri.
Saran yang diberikan penulis adalah Polres lampung utara untuk kedepannya
diharapkan dapat memberi tahu atau mengonfirmasikan ke Pengadilan Negeri
terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui proses diversi di Polres lampung
utara, agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan diversi atau penghentian
penyidikan (berakhirnya kasus) penegakan hukum terhadap anak penyalah guna
narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1-5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah,
masyarakat serta orang tua, diharapkan memberikan perhatian yang lebih intensif
terhadap anak terutama dalam mengajarkan ilmu, moral dan akhlak yang baik
serta mudah dipahami sejak dini kepada anak-anak, sehingga anak dapat
membedakan hal positif maupun negatif terutama akan bahayanya narkotika
sehingga, dapat mencegah terjadinya penyalah guna narkotika yang dapat
membahayakan dirinya dan lingkungan sekitarnya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalah Guna, Narkotika
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints69032