%A 1922011035 Triyadi Andani  
%T ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM DALAM PENENTUAN TIDAK BERWENANGNYA MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Penetapan Nomor: 498/Pid.Sus/2020/Pn Kot) 
%X Hakim  harus  memberikan  putusan  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat.  Dalam  perkara  Pencabulan  atau  persetubuhan  anak  yang dilakukan oleh beberapa terdakwa terdapat kasus yang menarik perhatian penulis dengan  melihat  penetapan  yang  di  lakukan  oleh  seorang  Hakim.  Hakim menyebutkan  dan  menyatakan  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  tidak  berwenang mengadili perkara, mengenai penetapan hakim tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang ada pada KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan  tidak  berwenang  sesuai  surat  penetapan  pidana    nomor: 498/Pid.Sus/2020/PN Kot pada saat ini dan menganalisis Penerapan Hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa Pengadilan tidak berwenang dalam mengadili. Metode  penelitian  penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas  hukum,  sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  untuk  mempelajari hukum dalam pelaksaannya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu. Bahwa  Keputusan  Majelis  hakim  yang  telah  menjatuhkan  Putusan  sela Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN sesungguhnya telah sesuai dan tidak diperlukan lagi dikeluarkanya  Penetapan  Hakim  Ketua  Sidang  Nomor  498/Pid.Sus/2020/PN  Kot tanggal 19 Januari 2021, dikarenakan Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh para Terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  telah  diputus  dalam  Putusan  Sela,  sidang lanjutan setelah dibacakanya Putusan Sela seharusnya adalah pemeriksaan perkara. Penetapan  tersebut  jelas  tidak  memiliki  kekuatan  dan  tidak  sesuai  dengan  Tertib Acara  Persidangan  dimana  setelah  putusan  sela  tidak  ada  lagi  penetapan  karena telah  dipandang masuk  dalam  kewenangan  mengadili.  Meninjau  sesuai  pendapat  Majelis   Hakim    Pengadilan  Tinggi,  terhadap    perkara    pidana  yang  disidangkan dengan  Majelis  Hakim bukan ditetapkan dengan hakim tunggal melainkan harus diputus bersama oleh seluruh Majelis hakim lainnya sampai putusan akhir Sesuai Pasal 156 ayat 2 KUHAP.  Pentingnya  revisi  KUHAP  yang  memberikan  kepastian  terhadap  kelalaian penasehat  hukum  dalam  memasukan  alat  bukti  dan  yang  paling  penting  adalah menempatkan  kejaksaan  dapat  berperan  sejak  tahap  pertama  proses  penegakan hukum, terlebih lagi meski tak tercantum di dalam KUHAP perlunya sanksi tegas bagi Hakim yang tidak dapat menafsirkan hukum dan menggali kebenaran material dengan cermat tidak hanya sekedar hukum formil..  Kata  kunci  :  Pertimbangan  Hakim,  Penetapan  Pengadilan,  Kewenangan Hakim. 
%D 2023
%I UNIVERSITAS LAMPUNG 
%L eprints69051