TY - THES ID - eprints69060 UR - http://digilib.unila.ac.id/69060/ A1 - ALFIANDRI, 1922011056 Y1 - 2023/02/02/ N2 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan beralihnya pengelolaan pendidikan tingkat menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan tersebut memiliki konsekuensi, salah satunya adalah peralihan sumber daya manusia dan peralihan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Peralihan aset terutama aset berupa tanah harus diikuti dengan kewajiban pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan kantor pertanahan. Dalam rangka percepatan pendaftaran peralihan hak atas tanah aset pemerintah daerah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menggunakan mekanisme ganti nama. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menemukan dasar hukum pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung. (2) Menganalisis Kebijakan pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif dan empiris. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Dasar hukum pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung adalah perintah Undang-Undang akan tetapi tidak ditemukan mekanisme peraturan pelaksanaanya (2) Terjadi kekosongan hukum terkait mekanisme pendaftaran peralihan hak atas tanah aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengambil kebijakan untuk segera mendaftarkan pengalihan aset melalui mekanisme ganti nama. Kata kunci : Aset Pemerintah Daerah, Pendaftaran Tanah, Ganti Nama. PB - UNIVERSITAS LAMPUNG M1 - masters TI - PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) AV - restricted EP - 1922011056 ER -