@mastersthesis{eprints69101,
           month = {Pebruari},
           title = {ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PRAKTIK TANPA IZIN TENAGA KESEHATAN DALAM TINDAKAN
MEDIK KECANTIKAN},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {Purna Mahardika Nurul},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/69101/},
        abstract = {Pelaku usaha klinik kecantikan masih melakukan tindakan medik secara ilegal.
Oleh karena itu dirumuskan dua permasalahan yaitu bagaimanakah penegakan
hukum pidana terhadap praktik tanpa izin tenaga kesehatan dalam melakukan
tindakan medik kecantikan? Apakah kualifikasi tenaga kesehatan dan kualifikasi
perizinan yang diperlukan dalam tindakan medik kecantikan? Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur,
telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh
dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor:
1124/Pid.Sus/2020/PN Tjk, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran
praktik tanpa izin tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik kecantikan
dilakukan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjatuhkan pidana penjara terhadap
terdakwa selama 5 (lima) bulan. Hal tersebut menunjukan kualifikasi tenaga
kesehatan dalam tindakan medik kecantikan adalah dokter yang memiliki
sertifikasi dan kompetensi di bidang kecantikan. Perizinan yang diperlukan dalam
tindakan medik kecantikan meliputi izin pendirian dan izin operasional yang
diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan.
Saran atau rekomendasi penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap
pelanggaran praktik tanpa izin tenaga kesehatan dalam tindakan medik kecantikan
perlu memastikan tindakan medik kecantikan sesuai SOP dan dilakukan oleh
tenaga profesional berkompeten sesuai izin serta mengupayakan pemulihan
kerugian korban. Selain itu, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi tentang
pentingnya perizinan pendirian dan operasional atau komersial klinik kecantikan.
Kata kunci: Penegakan, Tindakan, Izin}
}