<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT"^^ . "\r\nPenarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam kegiatan\r\npertambangan mineral dan batubara menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.\r\nPenelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah\r\ndalam kegiatan pertambangan Minerba (2) untuk menganalisis Kebijakan\r\nPemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap dampak Pertambangan Minerba\r\nberdasarkan prinsip Sustainable Development. Metode yang digunakan yaitu\r\nmetode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan\r\n(statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) kewenangan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten/Kota ditarik oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi setelah\r\nditerbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian\r\nPemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,\r\nPusat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah\r\nKabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kegiatan\r\npertambangan, kewenangan yang dimiliki terbatas karena hanya delegasi dari\r\npemerintah pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak,\r\nkarena sumber kewenangan di dapatkan dari proses delegasi saja, untuk\r\nmenjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 tentang\r\nPendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan\r\nBatubara, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur\r\nLampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur\r\nLampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan\r\nDan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan\r\nTerpadu Satu Pintu. Akan tetapi di dalam pergub tersebut belum sepenuhnya\r\nmemenuhi prinsip Sustainable Development yaitu demokrasi, keadilan dan\r\nkeberlanjutan. Peraturan gubernur tersebut hanya menjelaskan proses\r\npendelegasian yang di berikan oleh pusat kepada daerah, karena kewenangan yang\r\ndi peroleh delegatif, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah\r\nprovinsi masih terbatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi tidak optimal dalam\r\nmelakukan penegakan hukum dalam bidang pertambangan Minerba.\r\nKata kunci: Kewenangan, Kebijakan, Pertambangan Minerba, Sustainable\r\nDevelopment\r\niii\r\nABSTRACT\r\nLAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT POLICIES ON THE IMPACT\r\nOF MINERAL AND COAL MINING BASED ON PRINCIPLES\r\nSUSTAINABLE DEVELOPMENT\r\nBy\r\nMelisa\r\nThe withdrawal of authority from the regional government to the central\r\ngovernment in mineral and coal mining activities has created a legal vacuum. This\r\nstudy aims (1) to analyze the authority of the Regional Government in Minerba\r\nmining activities (2) to analyze the Lampung Provincial Government's Policy on\r\nthe impact of Minerba Mining based on the principles of Sustainable Development.\r\nThe method used is the normative research method and the statutory approach. The\r\nresults of this study are (1) the authority of the Regency/City Regional Government\r\nwas withdrawn by the Central Government, but after the issuance of Presidential\r\nRegulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business\r\nPermits in the Field of Mineral and Coal Mining, the Center delegated it to the\r\nProvincial Governments. Regency/City Regional Governments no longer have\r\nauthority over mining activities, their authority is limited because they are only\r\ndelegations from the central government. The Regional Government does not have\r\nabsolute authority, because the source of authority is obtained from the delegation\r\nprocess alone, to carry out the mandate of Law Number 55 of 2022 concerning\r\nDelegation of Granting Business Permits in the Mineral and Coal Mining Sector,\r\nthe Regional Government of Lampung Province issued Lampung Governor\r\nRegulation Number 26 of 2022 concerning Amendments to the Governor of\r\nLampung Regulation Number 47 of 2021 concerning Delegation of Licensing and\r\nNon-Licensing Authority to the Head of the Investment Service and One-Stop\r\nIntegrated Services. However, the Pergub does not fully comply with the principles\r\nof Sustainable Development, namely democracy, justice and sustainability. The\r\ngovernor's regulation only explains the delegation process given by the center to\r\nthe regions, because the authority obtained by the delegation, the authority\r\npossessed by the provincial regional government is still limited, so the Provincial\r\nGovernment is not optimal in enforcing the law in the Minerba mining sector.\r\nKeywords: Authority, Policy, Minerba Mining, Sustainable Development\r\n"^^ . "2023-02-02" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . " 2122011100 "^^ . "MELISA"^^ . " 2122011100 MELISA"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA\r\nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #69155 \n\nKEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG \nTERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA \nBERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .