%0 Generic
%A M. IRFAN, ARRAFI'I
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:69245
%I ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T PENUNDAAN PEMILU TAHUN 2024 DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENJADI TIGA PERIODE  (Perspektif Elit Politik PAN, PKB dan GOLKAR Provinsi Lampung)
%U http://digilib.unila.ac.id/69245/
%X Pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan akan memakan anggaran lebih besar mencapai angka Rp. 86 Triliun. Terdapat wacana penundaan pemilu tahun 2024, dampak dari adanya wacana tersebut menimbulkan persepsi dikalangan para elit politik. Tujuan penelitian ini menganalisis persepsi elit partai politik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode. Penelitian ini menggunakan teori persepsi  dan  elitpolitik.  Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Informan meliputi para pengurus-pengurus inti (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PAN, PKB, dan GOLKAR menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan mengembalikannya pada mekanisme putusan konstitusi dan perundang-undangan serta  kebijakan  partai  secara kelembagaan    yang    dalam  hal ini menjadi  hak preogratif pengurus pusat.   Kemudian dua   dari total tiga partai politik tersebut berpendapat bahwa aspek biaya penyelenggaraan pemilu   di Indonesia memang terbilang fantastis,  sehingga perlu adanya evaluasi-evaluasi  pada aspek efisiensi dan   efektifitas penyelenggaraan. Sedangkan satu lainnya,   berpendapat bahwa, meskipun biaya pemilu terbilang fantastis tetapi ini merupakan hal biasa dalam     Negara  demokrasi. Dalam persoalan biaya politik  yang  besar dikeluarkan  oleh calon,   ketiga partai berpendapat bahwa biaya   yang  besar tersebut   sangat berpotensi untuk melakukan praktik korupsi dalam ranah pengembalian modal kampanye dan memperkaya diri. Ketiga partai juga menyatakan bahwa dari aspek demokrasi dalam konteks penundaan  pemilu dan  perpanjangan  masa  jabatan presiden menjadi persoalan krusial,   kemudian apabila pemilu mengalami penundaan tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan suatu bentuk kegagalan.      Kata Kunci: Persepsi Politik; Elit Politik; Penundaan Pemilu 2024