@misc{eprints69321,
           month = {Februari},
           title = {MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022)},
          author = {1912011086 MUHAMMAD ALIEF},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/69321/},
        abstract = {Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktek positive legislature
oleh Mahkamah Konstitusi dengan menganalisa berdasarkan pendekatan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tindak lanjut dan pelaksanaan
sifat putusan positive legislature. Menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual disimpulkan bahwa setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang mencabut pembatasan
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang bersifat
mengatur, ditemukan 107 (seratus tujuh) putusan positive legislature periode
2012-2022. Oleh karena itu, dalam 11 (sebelas) tahun terakhir putusan kabul
Mahkamah Konstitusi sebagian besar adalah positive legislature dengan
persentase 54\% dan 46\% bersifat negative legislature. Banyaknya putusan
positive legislature tidak berbanding lurus dengan tindak lanjut dan pelaksanaan
putusan yang hanya 26 (dua puluh enam) putusan. Tidak optimalnya pelaksanaan
putusan positive legislature oleh addressat putusan Mahkamah Konstitusi tentu
sewajarnya terjadi karena memang tidak ada legalitas terkait implikasi hukum
putusan positive legislature, maka tidak terdapat daya paksa bagi addressat
putusan untuk menndaklanjuti putusan positive legislature.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan Positive Legislature.}
}