%0 Generic
%A MUHAMMAD ALIEF, 1912011086
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:69321
%I FAKULTAS HUKUM
%T MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE  (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022)
%U http://digilib.unila.ac.id/69321/
%X Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktek positive legislature  oleh Mahkamah Konstitusi dengan menganalisa berdasarkan pendekatan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tindak lanjut dan pelaksanaan  sifat putusan positive legislature. Menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan konseptual disimpulkan bahwa setelah Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang mencabut pembatasan  kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang bersifat  mengatur, ditemukan 107 (seratus tujuh) putusan positive legislature periode  2012-2022. Oleh karena itu, dalam 11 (sebelas) tahun terakhir putusan kabul  Mahkamah Konstitusi sebagian besar adalah positive legislature dengan  persentase 54% dan 46% bersifat negative legislature. Banyaknya putusan  positive legislature tidak berbanding lurus dengan tindak lanjut dan pelaksanaan  putusan yang hanya 26 (dua puluh enam) putusan. Tidak optimalnya pelaksanaan  putusan positive legislature oleh addressat putusan Mahkamah Konstitusi tentu  sewajarnya terjadi karena memang tidak ada legalitas terkait implikasi hukum  putusan positive legislature, maka tidak terdapat daya paksa bagi addressat  putusan untuk menndaklanjuti putusan positive legislature.  Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan Positive Legislature.