%A Putri Rahmadani Faradiba 
%T PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN DALAM
PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2008
%X Pelayanan publik merupakan hak konstitusional dan hak dasar warga negara yang
dijamin oleh konstitusi yang harus dipenuhi dengan baik sehingga manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat. Ombudsman memiliki peran untuk dapat
mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Output dari
pengawasan Ombudsman adalah Rekomendasi atau saran tertentu yang diberikan
dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam rangka perbaikan
pelayanan publik dan apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan rekomendasi
Ombudsman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mendalami perangkat hukum
nasional yang relevan yang dianalisis menggunakan metode deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam
rangka perbaikan pelayanan publik masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan
masih banyaknya laporan mengenai Tindakan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Sampai dengan saat ini di dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman belum mengatur tentang
mekanisme paksa terhadap penyelenggara pelayanan publik yang tidak
melaksanakan Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Faktor penghambat yang menyebabkan tidak dilaksanakannya rekomendasi
Ombudsman adalah kurangnya sosialisasi terhadap fungsi rekomendasi
ombudsman, kekuatan mengikat rekomendasi ombudsman, ketentuan sanksi bagi
yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, kesadaran penyelenggara
pelayanan publik terhadap pelaksaan Rekomendasi Ombudsman.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia,
Rekomendasi, Maladministrasi
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints69352