@misc{eprints69360,
           month = {Januari},
           title = {FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA
PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH},
          author = {NOPERA RAMONA },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/69360/},
        abstract = {Pada tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah
ditemukan kasus covid-19 pertama di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah dalam menanggulangi penyebaran kasus covid-19 berakibat pada
menurunnya perekonomian masyarakat khususnya sektor bisnis yang sedang
menjalin suatu kontrak/perjanjian. Keadaan tersebut mengakibatkan para debitur
tidak dapat memenuhi prestasinya yang ada pada kontrak/perjanjian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan akibat covid-19 dapat
dijadikan alasan force majeure tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah serta apakah akibat hukum yang ditimbulkan
dari adanya force majeure yang disebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan
meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada. Selanjutnya data dalam penelitian
ini diolah melalui tahapan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan analisis data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa force majeure sebagai alasan tidak
terpenuhinya prestasi akibat pandemi covid-19 dalam kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah bersifat subjektif dan kasuistis dimana terjadinya pandemi
tidak mengakibatkan setiap debitur dalam hubungan kontraktual mengalami force
majeure. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kontrak pengadaanRAMONA NOPERA
barang dan jasa dapat dilihat berdasarkan status kontrak, apakah sudah
dilaksanakan atau masih dalam proses awal (pra kontrak).
Apabila force majeure terjadi pada wilayah pra kontrak maka akibat hukumnya
dapat berupa pemilihan dibatalkan, tidak diterbitkannya surat penunjukkan
penyedia barang/jasa atau tidak ditandatanganinya kontrak. Apabila pada wilayah
pasca kontrak, maka akibat hukumnya berupa kontrak dihentikan atau kontrak
diubah tergantung kepada jangka waktu pandemi apakah permanen/temporer.
Kata Kunci : Force majeure, Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa.}
}