%0 Generic
%A RAMONA , NOPERA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:69360
%I FAKULTAS HUKUM
%T FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA  PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK  PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
%U http://digilib.unila.ac.id/69360/
%X Pada tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah  ditemukan kasus covid-19 pertama di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh  pemerintah dalam menanggulangi penyebaran kasus covid-19 berakibat pada  menurunnya perekonomian masyarakat khususnya sektor bisnis yang sedang  menjalin suatu kontrak/perjanjian. Keadaan tersebut mengakibatkan para debitur  tidak dapat memenuhi prestasinya yang ada pada kontrak/perjanjian.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan akibat covid-19 dapat  dijadikan alasan force majeure tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak  pengadaan barang/jasa pemerintah serta apakah akibat hukum yang ditimbulkan  dari adanya force majeure yang disebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap  kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis  normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan  dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan  meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada. Selanjutnya data dalam penelitian  ini diolah melalui tahapan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan analisis data.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa force majeure sebagai alasan tidak  terpenuhinya prestasi akibat pandemi covid-19 dalam kontrak pengadaan  barang/jasa pemerintah bersifat subjektif dan kasuistis dimana terjadinya pandemi  tidak mengakibatkan setiap debitur dalam hubungan kontraktual mengalami force  majeure. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kontrak pengadaanRAMONA NOPERA  barang dan jasa dapat dilihat berdasarkan status kontrak, apakah sudah  dilaksanakan atau masih dalam proses awal (pra kontrak).  Apabila force majeure terjadi pada wilayah pra kontrak maka akibat hukumnya  dapat berupa pemilihan dibatalkan, tidak diterbitkannya surat penunjukkan  penyedia barang/jasa atau tidak ditandatanganinya kontrak. Apabila pada wilayah  pasca kontrak, maka akibat hukumnya berupa kontrak dihentikan atau kontrak  diubah tergantung kepada jangka waktu pandemi apakah permanen/temporer.  Kata Kunci : Force majeure, Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa.