@mastersthesis{eprints69371,
           month = {Pebruari},
           title = {OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MELALUI PUTUSAN SERTA MERTA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI
},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {KUSUMO ARINTO },
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/69371/},
        abstract = {Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan secara berlarut-larut
akibat keharusan menunggu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap pada
tingkat banding maupun kasasi dapat dinilai tidak efektif, terlebih jika dalam
persidangan tingkat tingkat pertama telah terbukti adanya kerugian keuangan
negara yang timbul akibat perbuatan pelaku. Dalam hal ini, jika pengadilan tingkat
pertama menjatuhkan putusan serta merta maka proses eksekusi atas pengembalian
kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan lebih optimal. Penelitian ini
dilakukan dengan mendasar pada 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu bagaimakah
praktik pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana
korupsi ? dan bagaimanakah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara
melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi?.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif dan yuridis empiris dengan berpedoman pada data primer dan data
sekunder yang bersumber dari studi pustaka dan studi lapangan yang selanjutnya
dianalisis menggunakan analisis kualitatif sebagai dasar pengambilan simpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengembalian kerugian keuangan
negara dalam perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan medasar pada 3
(tiga) aspek, yaitu struktur hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut
Umum, Hakim dan Jaksa eksekutor, substansi hukum berupa KUHAP dan UU
PTPK serta budaya hukum berupa tingkat kepatuhan serta kesadaran hukum pelaku
tindak pidana korupsi. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara
melalui putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi diformulasikan
permintaan Penuntut Umum kepada Hakim dalam surat tuntutanya agar dapat
menjatuhkan putusan serta merta dimana putusan tersebut dapat terapkan oleh
Hakim dengan mendasar pada teori putusan hakim ratio decidendi.
Saran kepada Penyidik agar lebih memaksimal penelusuran dan penyitaan harta
benda milik pelaku guna meminimalisir upaya penyembunyian harta bendanya.
Selanjutnya disarankan kepada Penuntut Umum agar mengajukan permintaan
penjatuhan putusan serta merta dalam surat tuntutannya sehingga putusan serta
merta dapat diterapkan, disamping itu saran kepada lembaga legislatif untuk
melakukan pembaharuan hukum acara pidana yang memuat ketentuan tentang
penjatuhan putusan serta merta dalam perkara tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Putusan Serta
Merta
}
}