@misc{eprints69635,
           month = {Desember},
           title = {ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI KAWIN PASCA ADANYA
PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS IA
(Studi Kasus Tahun 2020-2022)},
          author = { Rahma Dewi Clarissa },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/69635/},
        abstract = {Dispensasi nikah sebagai upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum
mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya dapat mengajukan
dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu
supaya mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Permasalahan dalam penelitian
ini untuk mengetahui terjadinya peningkatan jumlah dalam permohonan dispensasi
kawin serta apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Dispensasi
Kawin dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Dispensasi Kawin.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
normatif empiris. Hasil penelitian menujukkan, bahwa Negara mengatur
pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Dispensasi Kawin
diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin. Dalam Undang-Undang perkawinan memuat pasal ayat (1)
tentang batas usia calon mempelai minimal 19 (Sembilan Belas) Tahun bagi calon
mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah. Kesimpulan dari penelitian ini
menjelaskan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Tanjung Karang kelas IA mengalami peningkatan pada tahun 2020-2022, pada
tahun 2020 ada 29 (dua puluh Sembilan), pada tahun 2021 naik menjadi 33 (tiga
puluh tiga) serta pada tahun 2022 (sampai dengan bulan November 2022) ada 32
(tiga puluh dua) perkara. Faktor Penyebab dalam Dispensasi Kawin diantaranya
Hamil di luar nikah dan Faktor Internal yang mana hal ini merupakan keinginan
anak itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, aturan hukum positif memberi sepenuhnya
untuk mengabulkan maupun menolak kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim
sehingga hakim mempunyai atau memiliki ijtihad penuh dalam mempertimbangkan
suatu putusan permohonan nikah di bawah umur.
Kata Kunci: Hakim, Putusan, Dispensasi Kawin, Anak Dibawah Umur}
}