%A 1926021016 Wahir 
%T NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019

%X Kajian ini untuk menjawab permasalahan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam Pemilu 2019. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 
idealnya seorang ASN harus netral dalam pemilu. Hal ini dilakukan karena sering 
terjadi kasus ASN yang diduga terlibat dalam politik saatPemilu di Kabupaten 
Pringsewu. Tujuan penelitian untuk menganalisis Netralitas ASN dalam Pemilu 
2019 di KabupatenPringsewu dan mengetahui faktor yang mempengaruhi 
netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di KabupatenPringsewu. Penelitian ini 
menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tipe penelitian yang 
digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui 
wawancara,observasi,dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
ASN dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu jika dilihat dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,ASN di Kabupaten Pringsewu dinyatakan netral 
karena tahapan dugaan pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran administratif 
tidak dilanjutkan ketahap penyidikan ataudihentikan dengan alasan tidak 
memenuhi unsur perbuatan tindak pidana dan pelanggaran administratif. Faktor 
yang mempengaruhi netralitas ASN dalam Pemilu 2019ditinjau dari 
kelembagaan.Ini diharapkan pelaksanaan netralitas PNS berjalan dengan baik 
dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Namun dalam 
kenyataannya seringkali terjadi keberpihakan birokrasi terhadap perpolitikan 
karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada para ASN yang 
melanggar aturan tersebut, jika dilihat dari non hukum faktor yang menyebabkan 
ASN tidak netral dalam pemilukarena adanya intervensi terhadap pengangkatan 
pejabat karir oleh pejabat politik dan adanya hubungan primordial serta 
ketidakpahaman terhadap regulasi ASN.
Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Netralitas ASN, Pemilu
This thesis aim is to answer the problem of Neutrality of Civil Servant (ASN) in 
the 2019 General Election.State Law No. 5 of 2014 concerning Civil Servant 
stated thata civil servant must be neutral in general election.This research 
wastaken because of the frequent cases of Civil Servant whowas involved in 
politics during elections in Pringsewu Regency. The aim of this research is to 
analyze the Neutrality ASN in the 2019 General Election of Pringsewu Regency 
and to analyze factors which influenced the neutrality ASN in the 2019 General 
Election of Pringsewu Regency. This study based on the State Law No. 5 of 2014. 
This research is a descriptive qualitative research. Data were collected through 
methods of interviews,observation,and documentation. The result of this study 
indicated that ASN in the 2019 General Election of Pringsewu Regency in the 
overview of Law Number 5 of 2014 is that ASN in Pringsewu Regency was 
declared neutral because the stages of alleged criminal offenses and 
administrative violations were not continued to the investigation stage or 
terminated by the reason of not fulfilling the elements of a criminal act and 
administrative violation.Factors which affected neutrality of Civil Servant in the 
2019 General Election is in terms of institutions. It is hoped that the 
implementation of civil servant neutrality will be arranged with the supervision 
carried out by Bawaslu. However,in reality bureaucracy often takes sides with 
politics due to weak supervision and sanctions given to Civil Servants who violate 
these rules,when viewed from a non-legal perspective,the factors that cause Civil 
Servantwere not neutral in regional elections due to the intervention in the 
appointment of career officials by political officials and there is a primordial 
relationship and lack of understanding of Civil Servant regulations.
Keywords: Violation Code of Ethics, Neutrality of Civil Servants, GeneralElections

%D 2023
%I Universitas Lampung
%L eprints69956