<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk)"^^ . "ABSTRAK \r\n\r\nE-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/\r\npengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan\r\nberbasis pada database kependudukan nasional, meskipun dikatakan sudah\r\ncanggih, kartu tanda penduduk elektronik masih bisa dipalsukan. Tindak pidana\r\npencetakan e-KTP palsu diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24\r\nTahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006\r\ntentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah\r\nbagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan \r\ne-KTP palsu dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap\r\ntindak pidana pencetakan e-KTP palsu pada Putusan Nomor:\r\n194/Pid.B/2022/PN.Tjk.\r\n\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data\r\ndiperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang\r\ntelah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa Penuntut\r\nUmum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri \r\nTanjung Karang, dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas \r\nLampung.\r\n\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, penegakan hukum pidana\r\nterhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu dilakukan melalui tahap formulasi\r\nterkait pelanggarannya terdapat dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24\r\nTahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tahap aplikasi, seluruh unsur\r\ntindak pidana terpenuhi sehingga pada tahap penyidikan dan penuntutan terdapat\r\nancaman pidana kepada pelaku. Tahap ketiga adalah tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana,\r\ndisebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Majelis hakim\r\nmenjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I dan II selama 1\r\nTahun 4 Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dan Terdakwa III selama 1\r\nTahun 10 Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 apabila denda tersebut\r\ntidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Bulan Penjara. Faktor\r\npenghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP\r\npalsu yang paling dominan ialah faktor masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan\r\ndan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga semakin sulit\r\nuntuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kemudian adanya faktor\r\nbudaya yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparatur yang bekerja\r\ndibawah pemerintahan untuk meraup keuntungan materi dan lemahnya\r\npengawasan dari pimpinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur.\r\n \r\nSaran dalam penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya para pelaku tindak\r\npidana tidak mengulangi perbuatan pencetakan e-KTP palsu serta menghilangkan\r\nadanya budaya yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparatur.\r\nHendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap\r\nkinerja aparatur. Hendaknya kepada para instansi terkait untuk melakukan\r\nkoordinasi untuk melakukan penyuluhan terkait pencetakan e-KTP palsu agar\r\nmasyarakat memiliki kepahaman serta kesadaran hukum, khususnya mengenai\r\npencetakan e-KTP palsu. \r\nKata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pencetakan E-KTP\r\nPalsu "^^ . "2023-02-13" . . . . . "FAKULTAS HUKUM "^^ . . . . . . . " Adit Bintang Hartahta"^^ . "Muhammad"^^ . " Adit Bintang Hartahta Muhammad"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENCETAKAN E-KTP PALSU \r\n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #69996 \n\nPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA \nPENCETAKAN E-KTP PALSU \n (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "345 Hukum pidana" . .