<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA"^^ . "Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi secara\r\nelektronik atau digital mulai menjadi hal yang digandrungi oleh masyarakat\r\nmodern. Demi mendukung ekosistem usaha dan jual beli yang kondusif, pada tahun\r\n2019 Pemerintah melalui BI menerbitkan Standar Quick Response Code Indonesian\r\nStandard (QRIS). QRIS nyatanya mampu menjadi salah satu sistem pembayaran\r\npaling efisien hanya dengan scan code. Pada era revolusi industri saat ini, UMKM\r\nharus beralih ke dunia digital agar selalu mengikuti perkembangan jaman, dan salah\r\nsatunya adalah dalam hal sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk:\r\npertama, menganalisis lebih lanjut tentang pengaturan hukum mengenai\r\npembayaran menggunakan metode QRIS ditinjau dari perspektif Hukum Perdata,\r\nkedua, hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi pembayaran menggunakan\r\nQRIS dan ketiga, kendala yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen dalam\r\npelaksanaan QRIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.\r\nMetode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara,\r\ndokumentasi dan studi pustaka. Pengaturan mengenai QRIS didasarkan pada\r\nPeraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari\r\n2022 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019\r\ntentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk transaksi\r\ndengan QRIS berdasarkan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata\r\ntentang Perikatan. Proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS meliputi 3\r\npola hubungan hukum, yang pertama, Hubungan antara Penyelenggara Jasa Sistem\r\nPembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha (merchant), yang kedua, hubungan antara\r\nmerchant dan konsumen, dan yang ketiga, hubungan antara PJSP dengan\r\nkonsumen. Adapun kendala dalam transaksi QRIS masih berpusat pada literasi\r\ndigital keuangan Indonesia, serta percepatan jaringan internet yang masih belum\r\nmerata dan terpusat hanya pada kota-kota besar di Indonesia.\r\nKata kunci : QRIS, Transaksi Elektronik, Hukum PerdataPesatnya pertumbuhan teknologi informasi disertai sistem transaksi secara\r\nelektronik atau digital mulai menjadi hal yang digandrungi oleh masyarakat\r\nmodern. Demi mendukung ekosistem usaha dan jual beli yang kondusif, pada tahun\r\n2019 Pemerintah melalui BI menerbitkan Standar Quick Response Code Indonesian\r\nStandard (QRIS). QRIS nyatanya mampu menjadi salah satu sistem pembayaran\r\npaling efisien hanya dengan scan code. Pada era revolusi industri saat ini, UMKM\r\nharus beralih ke dunia digital agar selalu mengikuti perkembangan jaman, dan salah\r\nsatunya adalah dalam hal sistem pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk:\r\npertama, menganalisis lebih lanjut tentang pengaturan hukum mengenai\r\npembayaran menggunakan metode QRIS ditinjau dari perspektif Hukum Perdata,\r\nkedua, hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi pembayaran menggunakan\r\nQRIS dan ketiga, kendala yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen dalam\r\npelaksanaan QRIS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.\r\nMetode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara,\r\ndokumentasi dan studi pustaka. Pengaturan mengenai QRIS didasarkan pada\r\nPeraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari\r\n2022 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019\r\ntentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk transaksi\r\ndengan QRIS berdasarkan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata\r\ntentang Perikatan. Proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS meliputi 3\r\npola hubungan hukum, yang pertama, Hubungan antara Penyelenggara Jasa Sistem\r\nPembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha (merchant), yang kedua, hubungan antara\r\nmerchant dan konsumen, dan yang ketiga, hubungan antara PJSP dengan\r\nkonsumen. Adapun kendala dalam transaksi QRIS masih berpusat pada literasi\r\ndigital keuangan Indonesia, serta percepatan jaringan internet yang masih belum\r\nmerata dan terpusat hanya pada kota-kota besar di Indonesia.\r\nKata kunci : QRIS, Transaksi Elektronik, Hukum Perdata"^^ . "2023-02-20" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "AZ ZAHRA "^^ . "FATIMAH "^^ . "AZ ZAHRA FATIMAH "^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (File PDF)"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE\r\nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI\r\nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #70140 \n\nTINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE \nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI \nPERSPEKTIF HUKUM PERDATATINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE \nINDONESIAN STANDARD (QRIS) DARI \nPERSPEKTIF HUKUM PERDATA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .