@mastersthesis{eprints70511,
           month = {Maret},
           title = {KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI
ERA OTONOMI DAERAH},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {IRAWAN  DHENI },
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/70511/},
        abstract = {Terjadinya wabah COVID-19 di dunia juga berdampak disektor kelautan dan
perikanan, antara lain: Penurunan permintaan produk ekspor hasil perikanan
Provinsi Lampung, Penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di
pasar lokal maupun luar daerah. Menurunnya permintaan berimbas pada
berkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi
perikanan secara umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
(1)Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah? (2) Bagaimanakah
Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Dalam Upaya Pencapaian
Produksi Perikanan Pada Era Otonomi Daerah . Metode yang digunakan yaitu
metode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan
(statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Yang bertujuan untuk
mewujudkan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024
yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program Nelayan
Berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan . (2) Solusi yang dilakukan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
Bantuan pakan buatan UNILA, Restocking/ Penebaran Ikan yang di lakukan di 4
Kab/ Kota, Pengembangan pakan mandiri yang bekerja sama dengan UNILA, yang
berupa mesin pakan ikan terapung, Revitalisasi pelabuhan perikanan dan
penambahan titik ? titik pengisian bahan bakar untuk nelayan, Bantuan prasarana
usaha perikanan tangkap, berupa 1.200 bubu lipat dan 86 cool box, Perlindungan
kepada nelayan dengan bentuk Asuransi Nelayan Berjaya (ANB), Peningkatan
kapasitas nelayan dan fasilitasi perizinan / dokumen kapal, yang dilakukan dengan
bentuk kegiatan berupa sosialisasi pendaftaran dan perizinan pelaku usaha
perikanan tangkap, Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan
mengurangi alat tangkap yang dilarang, dengan bentuk kegiatan pemantauan
destructive fishing
Kata Kunci: Kewenangan, Sumber Daya Perikanan, Otonomi Daerah

The occurrence of the COVID-19 outbreak in the world has also had an impact on
the marine and fisheries sector, including: Decreasing demand for export fishery
products from Lampung Province, Declining demand for fishery products both in
local and foreign markets. Declining demand has an impact on reducing the
production cycle of fish cultivators and ultimately fisheries production in general.
The problems in this research are (1) What is the Authority of the Regional
Government of Lampung Province in Managing Fishery Resources in the Regional
Autonomy Era? (2) What are the efforts of the Maritime Affairs and Fisheries
Service of Lampung Province in the Efforts to Achieve Fishery Production in the
Regional Autonomy Era. The method used is the normative research method and
the statutory approach. The results of this study are (1) In the Governor's
Regulation concerning the Elaboration of Main Tasks and Functions, the Maritime
Affairs and Fisheries Service of Lampung Province is an implementing element of
the regional government in the field of marine and fisheries led by a service head,
who is under and responsible to governor. Which aims to realize the Work Promise
of the Governor and Deputy Governor-elect for the 2019-2024 period relating to
the marine and fisheries sector, namely the Victorious Fisherman Program, which
will prosper fishermen and fishermen's families. (2) The solutions carried out by
the Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province are as follows:
Assistance with feed made by UNILA, Restocking/Scattering Fish which was
carried out in 4 Regencies/Cities, Development of independent feed in
collaboration with UNILA, in the form of floating fish feed machines , Revitalization
of fishing ports and addition of refueling points for fishermen, Assistance for
capture fisheries business infrastructure, in the form of 1,200 folding containers
and 86 cool boxes, Protection for fishermen in the form of Fishermen's Insurance
Berjaya (ANB), Increasing fishermen's capacity and facilitation of permits /
documents vessels, carried out in the form of activities in the form of socialization
of registration and licensing of capture fisheries business actors, encouraging the
use of environmentally friendly fishing gear and reducing prohibited fishing gear,
in the form of destructive fishing monitoring activities
Keywords: Authority, Fisheries Resources, Regional Autonomy}
}