<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH"^^ . "Terjadinya wabah COVID-19 di dunia juga berdampak disektor kelautan dan\r\nperikanan, antara lain: Penurunan permintaan produk ekspor hasil perikanan\r\nProvinsi Lampung, Penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di\r\npasar lokal maupun luar daerah. Menurunnya permintaan berimbas pada\r\nberkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi\r\nperikanan secara umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah\r\n(1)Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam\r\nPengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah? (2) Bagaimanakah\r\nUpaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Dalam Upaya Pencapaian\r\nProduksi Perikanan Pada Era Otonomi Daerah . Metode yang digunakan yaitu\r\nmetode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan\r\n(statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam Peraturan Gubernur\r\ntentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan\r\nProvinsi Lampung adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang\r\nkelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di\r\nbawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Yang bertujuan untuk\r\nmewujudkan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024\r\nyang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program Nelayan\r\nBerjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan . (2) Solusi yang dilakukan\r\noleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :\r\nBantuan pakan buatan UNILA, Restocking/ Penebaran Ikan yang di lakukan di 4\r\nKab/ Kota, Pengembangan pakan mandiri yang bekerja sama dengan UNILA, yang\r\nberupa mesin pakan ikan terapung, Revitalisasi pelabuhan perikanan dan\r\npenambahan titik – titik pengisian bahan bakar untuk nelayan, Bantuan prasarana\r\nusaha perikanan tangkap, berupa 1.200 bubu lipat dan 86 cool box, Perlindungan\r\nkepada nelayan dengan bentuk Asuransi Nelayan Berjaya (ANB), Peningkatan\r\nkapasitas nelayan dan fasilitasi perizinan / dokumen kapal, yang dilakukan dengan\r\nbentuk kegiatan berupa sosialisasi pendaftaran dan perizinan pelaku usaha\r\nperikanan tangkap, Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan\r\nmengurangi alat tangkap yang dilarang, dengan bentuk kegiatan pemantauan\r\ndestructive fishing\r\nKata Kunci: Kewenangan, Sumber Daya Perikanan, Otonomi Daerah\r\n\r\nThe occurrence of the COVID-19 outbreak in the world has also had an impact on\r\nthe marine and fisheries sector, including: Decreasing demand for export fishery\r\nproducts from Lampung Province, Declining demand for fishery products both in\r\nlocal and foreign markets. Declining demand has an impact on reducing the\r\nproduction cycle of fish cultivators and ultimately fisheries production in general.\r\nThe problems in this research are (1) What is the Authority of the Regional\r\nGovernment of Lampung Province in Managing Fishery Resources in the Regional\r\nAutonomy Era? (2) What are the efforts of the Maritime Affairs and Fisheries\r\nService of Lampung Province in the Efforts to Achieve Fishery Production in the\r\nRegional Autonomy Era. The method used is the normative research method and\r\nthe statutory approach. The results of this study are (1) In the Governor's\r\nRegulation concerning the Elaboration of Main Tasks and Functions, the Maritime\r\nAffairs and Fisheries Service of Lampung Province is an implementing element of\r\nthe regional government in the field of marine and fisheries led by a service head,\r\nwho is under and responsible to governor. Which aims to realize the Work Promise\r\nof the Governor and Deputy Governor-elect for the 2019-2024 period relating to\r\nthe marine and fisheries sector, namely the Victorious Fisherman Program, which\r\nwill prosper fishermen and fishermen's families. (2) The solutions carried out by\r\nthe Maritime Affairs and Fisheries Service of Lampung Province are as follows:\r\nAssistance with feed made by UNILA, Restocking/Scattering Fish which was\r\ncarried out in 4 Regencies/Cities, Development of independent feed in\r\ncollaboration with UNILA, in the form of floating fish feed machines , Revitalization\r\nof fishing ports and addition of refueling points for fishermen, Assistance for\r\ncapture fisheries business infrastructure, in the form of 1,200 folding containers\r\nand 86 cool boxes, Protection for fishermen in the form of Fishermen's Insurance\r\nBerjaya (ANB), Increasing fishermen's capacity and facilitation of permits /\r\ndocuments vessels, carried out in the form of activities in the form of socialization\r\nof registration and licensing of capture fisheries business actors, encouraging the\r\nuse of environmentally friendly fishing gear and reducing prohibited fishing gear,\r\nin the form of destructive fishing monitoring activities\r\nKeywords: Authority, Fisheries Resources, Regional Autonomy"^^ . "2023-03-21" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "IRAWAN "^^ . "DHENI "^^ . "IRAWAN DHENI "^^ . . . . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (File PDF)"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG\r\nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI\r\nERA OTONOMI DAERAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #70511 \n\nKEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG \nDALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI \nERA OTONOMI DAERAH\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .