title: PERAN OMBUDSMAN DALAM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI RUMAH SAKIT ABDUL MOELOEK) creator: Syahrun Najah Ahmad, 1112011344 subject: description: ABSTRAK Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan, namun kenyataannya kualitas pelayanan publik saat ini secara umum belum terukur atau belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk itu diperlukan penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Ombusman dalam penilaian pelayanan publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung dan faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Ombudsman dalam penilaian pelayanan publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung telah melaksanakan perannya dalam penilaian pelayanan publik oleh SKPD di Provinsi Lampung dengan melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (sesuai dengan amanat Pasal 7 huruf (g) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman), melakukan pengawasan pelayanan publik (sesuai dengan amanat Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman), dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara/lembaga pemerintah lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perorangan (sesuai dengan amanat Pasal 7 huruf (e) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman). Hambatan-hambatan yang dihadapi Ombudsman dalam penilaian pelayanan publik oleh SKPD di Provinsi Lampung adalah hambatan internal yang meliputi tidak adanya standarisasi kompetensi, belum adanya sekretariat dan SDM pendukung, belum adanya jadwal pemeriksaan atau invesitigasi yang terstruktur. Hambatan eksternal yang meliputi ketidakpatuhan SKPD terhadap standar komponen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kurangnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kurang komprehensifnya mekanisme penyerahan jabatan antara pimpinan SKPD lama dengan yang baru. Oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan standarisasi kompetensi asisten Ombudsman, pembentukan sekretariat dan SDM pendukung yang mengurusi administrasi, sosialisasi yang berkesinambungan dan terjadwal, diadakannya reward and punishment, dan diadakannya ceklist dalam mekanisme penyerahan jabatan antara pimpinan SKPD yang lama ke pimpinan SKPD yang baru. Kata Kunci : Ombudsman, Pelayanan Publik, Provinsi Lampung ABSTRACT Building trust of the society about the public services implementetaion implemented by its executors is considered as obligation, yet the fact reveals that the public services implementation nowadays generally has not found the parameters to be measured according to the Constitutions Number 25 in the year of 2009 about public services. Related to this matter, Ombudsman was established to assess the implementation of public services in order to increase the quality of public services. Hereby, the case explored in this research was how the role of Ombudsman towards the assessment of public services implemented by the regional governmental institutions of Lampung Province and the obstacles faced by Ombudsman in assessing the Governmental Institutions of Lampung Province. The method used in this research was empiric and normative method of research based on the primary and secondary data. The data collection was implemented by the literature and field study. As the data was completed, the data analysis was applied, this research applied the qualitative and descriptive method of data analysis. The result of this research showed that the Regional Ombudsman of Lampung Province of the Republic of Indonesia had implemented its significant role in assessing the public services of the regional governmental institutions in Lampung Province by preventing the administration deviation in implementing the public services (Article 7 letter (g) Constitution Number 37 in the year of 2008 about Ombudsman), monitoring the implementation of public services (Article 6 Constitution Number 37 in the year of 2008 about Ombudsman), and coordinating and corporating with the other governmental, social, and personal institutions (Article 7 letter (e) Constitution Number 37 in the year of 2008 about Ombudsman). The obstacles faced by Ombudsman in assessing the Governmental Institutions of Lampung Province were classsifed into two categories, Internal Obstacle consisted of the absence of competence standardization, supporting secretariate and human resources, and the structural schedule of regular investigation or auditing. The external obstacles faced by Ombudsman in assessing the public services implemented by the Governmental Institutions of Lampung Province consisted of the lack of obedient of the Governmental Institutions of Lampung Province to the standardization of public services determined by the Constitutions Number 25 in the year of 2009 about public services, the lack of understanding towards the implementation of public services according to the Constitutions Number 25 in the year of 2009 about public services, and the lack of comprehensive position handover mechanism between the previous and the new leader of the Governmental Institutions of Lampung Province. Therefore, the competence standardization training secretariate and human resources handling administration stuffs, well planned and continous sosialization, reward and punishment SKPD evaluation mechanism, checklist procedure between new leaders of SKPD in implementing hand over mechanism are significantly needed in order to sustain the qualify of public services maintenance. Key Words : Ombudsman, Public Services, Lampung Province publisher: Fakultas Hukum date: 2015-02-04 type: Skripsi type: NonPeerReviewed format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/1/ABSTRAK.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/2/ABSTRACT.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/3/COVER%20DALAM.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/4/HALAMAN%20PERSETUJUAN.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/5/HALAMAN%20PENGESAHAN.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/6/PERNYATAN.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/8/PERSEMBAHAN.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/9/MOTO.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/10/SANWACANA.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/11/DAFTAR%20ISI.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/12/BAB%20I.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/13/BAB%20II.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/14/BAB%20III.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/105/BAB%20IV.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/106/BAB%20V.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/7054/17/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf identifier: Syahrun Najah Ahmad, 1112011344 (2015) PERAN OMBUDSMAN DALAM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI RUMAH SAKIT ABDUL MOELOEK). Fakultas Hukum, Universitas Lampung. relation: http://digilib.unila.ac.id/7054/