<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)"^^ . "\r\n\r\n \r\nTindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan\r\nnomor: 13/Pid/2019/PT.Tjk dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana\r\npenjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa selanjutnya untuk ditahan.\r\nKemudian perkara di teruskan ke pengadilan tinggi lampung dan terdakwa dijatuhi\r\nhukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh hakim pengadilan tinggi\r\nlampung. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah penegakan hukum\r\nterhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor:\r\n13/PID/2019/PT.Tjk. 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap\r\ntindak pidana penyerobotan tanah pada putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk. \r\nPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan\r\npenelitian empiris. Sumber data didukung dengan data premier dan data sekunder.\r\nPenelitian ini melibatkan responden Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,\r\nKejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Data\r\nakan dianalisis secara kualitatif. \r\nHasil penelitian menunjukkan 1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana\r\npenyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk diselesaikan\r\nmelalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi,\r\nterpenuhinya unsur berikutnya yaitu adanya obyek perbuatan kepada terdakwa.\r\nSepertihalnya perkara pada penelitian ini, yang dimaksud secara materiil adalah\r\nbenda tak bergerak yaitu tanah seluas 19.620 m\r\n2\r\n. Pada tahap aplikasi, pasal yang\r\ndikenakan terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam studi Putusan Nomor:\r\n13/Pid/2019/PT.Tjk dapat ditekankan pada Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana, ada\r\npenegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku,\r\nsehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah, dengan\r\nancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara. Pada tahap eksekusi, Berdasarkan\r\nfakta-fakta hukum, terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur perbuatan \r\nWandri Desmon \r\ntindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 385 Ayat (1) KUHP.\r\nKeputusan Majelis Hakim pada studi Putusan Nomor 13/PID/2019/PT.Tjk, Majelis\r\nHakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan\r\npidana penjara selama 1 (satu) tahun. 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam\r\npenegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah setidaknya terlihat dalam 3\r\nhal. Pertama, faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Kedua, logika hukum dari\r\npasal-pasalnya yang tidak konsisten satu sama lain. Ketiga, ancaman pasal dari\r\ntindak pidana yang bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal. \r\nPenulis menyarankan 1) Penegakan hukum memerlukan tahap yang sistematis,\r\npenegakan hukum harus dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap formulasi\r\nsampai dengan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi penulis merasa legislatif dan\r\npemerintah perlu mengkaji ulang terkait dengan kebijakan yang mengatur tindak\r\npidana penyerobotan tanah. Pada tahap aplikasi aparat penegak hukum harus lebih\r\ncermat dan tegas agar aturan-aturan yang ada terkait dengan tindak pidana\r\npenyerobotan tanah dapat dijalankan dengan baik. Pada tahap eksekusi aparat\r\npenegak hukum harus lebih memperhatikan substansi hukum dalam pasal 385 Ayat\r\n(1) dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah\r\ntermaksud dalam hal ini PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi perlu\r\ndijalankan. 2) penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah selayaknya\r\ndapat melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan PERMA No.1\r\nTahun 2016 tentang mediasi.\r\n\r\n\r\nKata Kunci: Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah. \r\n "^^ . "2023-04-03" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "DESMON "^^ . "WANDRI "^^ . "DESMON WANDRI "^^ . . . . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "COVER\r\nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \r\nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH\r\n \r\n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #70590 \n\nCOVER \nPENEGAKAN HUKUM TERHADAP \nTINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH \n \n (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .