The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-PP) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-PP) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ABSTRAK ABI ZULIANSYAH Di terbitkannya Undang - Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kewenangan pemungutan PBB - PP yang sebelumnya merupakan pajak P emerintah P usat dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota . Persiapan Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyambut penyerahan PBB - PP tersebut adalah dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang P ajak B umi dan Bangunan Sektor P erdesaan dan P erkotaan . Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengalihan PBB - PP dari pemerintah p usat kepada Pemerintah D aerah Kabupaten Lampung Timur dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan pengalihan PBB - P P di Kabupaten Lampung Timur . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala h yuridis normatif dan yuridis empiris . Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sek under. Data primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, s edangkan data sekunder diperoleh melalui s tudi kepustakaan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa p elaksanaan p engalihan PBB - PP di Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pendaftaran objek dan subjek pajak yang terdiri dari: persiapan pela ksanaan, pekerjaan lapangan, pekerjaan kantor dan p endataan objek dan subje k pajak yang terdiri dari: alternatif pelaksanaan pendataan dan tata cara pendataan objek dan subjek PBB. Faktor penghambat pelaksanaan pengalihan PBB - PP di Kabupaten Lampung Timur adalah: Sumber Daya Manusia yang disiapkan kurang berkompeten dalam hal pengelolaan T eknologi I nformasi , kesiapan sarana dan prasarana belum memenuhi syarat dan struktur organisasi dan tata kerja yang akan diberi tugas melakukan pemungutan pajak daerah menggantikan KPP belum ditata kembali . Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengalihan, Pajak Bumi dan Bangunan , Pemerintah Daerah THE IMPLEMENTATION OF PROPERTY TAX TRANSFER IN THE RURAL AND URBAN SECTORS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT TO LOCAL GOVERNMENTS IN REGENCY OF EAST LAMPUNG ABSTRACT ABI ZULIANSYAH Issuance of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies voting authority PBB - PP previously the central government taxes transferred to the regency/ city. Preparation Regency of East Lampung in order to welcome the submission of PBB - PP is to create a Regional Regulation No . 16 of 2013 on Land and Building Tax Rural and Urban Sector . The problem in this research is how the implementation of the transfer PBB - PP from the central government to Regency Of East Lampung government and identify factors inhibiting the implementation of the transfer PBB - PP in Regency of East Lampung. The method used in this study is a juridical normative and empirical. Data collected by primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews with respondent s who have been assigned , while secondary data obtained through library research . The results of the study that the implementation of the transfer PBB - PP in Regency of East Lampung done in several ways , namely the object and the subject of registration taxes which consists of preparation of implementation , field work , office work and the object and subject of tax collection consisting of alternate implementation and data collection procedures for data collection object and subject of PBB. Factors inhibit ing the implementation of the transfer of PBB - PP in Regency of East Lampung is Human Resources is prepared less competent in the management of information technology , the readiness of facilities and infrastructure are not yet qualified and organizational structure and working procedures that will be given the task of replacing the local tax purposes of KPP yet laid back. Keywords : Implementation , Transfer , Land And Building Tax , Local Government
PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-PP) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (File PDF)
PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-PP) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (Other)
HTML Summary of #7068 PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-PP) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR