The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG
Sektor Perkebunan adalah salah satu penyumbang devisa negara, sumber pendapatan petani, dan penciptaan lapangan kerja. Maka kegiatan perkebunan yang dilakukan harus didukung kualitas dari unsur-unsur yang ada, salah satunya adalah ketersediaan benih unggulan. Pada Pasal 15 UU RI No. 12 Tahun 1992 dikatakan bahwa dilakukan pengawasan oleh Pemerintah terhadap pengadaan dan peredaran benih unggulan. Di Provinsi Lampung, berdasarkan data pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, untuk tahun 2013 tanaman karet yang membutuhkan 686.950 benih bersertifikat ternyata 30.700 benih karet yang digunakan palsu. Dalam skripsi ini peneliti merumuskan masalah menjadi bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung dan apa faktor-faktor penghambat dalam pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dimana peneliti turun lapangan dan mensinkronisasi dengan teori dan undang-undang terkait yang menjadi dasar hukum penelitian ini diantaranya UU RI No. 12 Tahun 1992 dan Permentan RI No. 02/Permentan/Sr.120/I/2014. Dari hasil penelitian yang dilakukan pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung baik secara preventif dalam bentuk Pembinaan Penangkar Benih, Pendidikan dan Pelatihan kepada Penangkar Benih, Pengujian Mutu Benih, Monitoring dan Evaluasi, maupun dalam bentuk represif dengan sanksi yang belum ditegakkan secara maksimal sehingga menyebabkan masih beredarnya benih palsu. Beberapa faktor yang menghambat dalam pengawasan peredaran benih antara lain karena kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan benih bersertifikat, kurangnya pengetahuan petani, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas pendukung, minimnya anggaran Pemerintah Pusat, dan tidak adanya tindak lanjut dalam pengawasan peredaran benih perkebunan di Provinsi Lampung. Kata Kunci: Pengawasan, Benih, Perkebunan Abstract in English Horticulture is one of the contributors of foreign exchange the country, farmers' income source, and job creation. The horticulture activities undertaken should be supported by the quality of existing elements, one of which is the availability of high-quality seed. In Article 15 of Act No. 12/1992 said that The Government is responsible for the supervision of the eminent seed circulation. In Lampung, based on data at Horticultural Department of Lampung Province (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung), In 2013, the rubber plant certified seed requires 686.950 seeds, but it turns out 30,700 of which are illegal. In this thesis the researchers formulate the problem becomes how surveillance of circulating seed plantations in Lampung Province and what the factors inhibiting the flow of seed monitoring in Lampung Province. The approach used in this study is normative empirical, where researcher falling pitch and synchronizing with theories and laws related to the legal basis of which the study of Act No. 12/1992 and The Ministerial Regulation of Agriculture No. 02/Permentan/Sr.120/I/2014 From the results of research shown the surveillance of the seed in Lampung Province either in the form of preventive seed like Development for the Cultivators, Education and Training for the Cultivators, Seed Quality Testing, Monitoring and Evaluation, as well as the repressive form like administrative sanction is still very weak, resulting in the illegal seeds still exist out there. Some of the factors that impede the circulation surveillance seeds are due to lack of socialization in the use of certified seeds, farmers' lack of awareness, lack of expertise and supporting facilities, the limited budget from the Central Government, and the absence of follow-up in monitoring the circulation of seed plantations in Lampung Province. Keywords: Monitoring, Seed, Horticulture
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #7069 PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG